JELANG pengawasan program realisasi APBD 2024, Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama dengan OPD – OPd mitra semisal Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan  Badan Ketahanan Pangan.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Maluku, Jumat (14/2) itu dipimpin Ketua Komisi, Irawadi, didampingi Wakil Ketua Komisi II, Nita Bin Umar dan Sekretaris Komisi II, Jefri Jaran dan sejumlah anggota Komisi II lainnya.

Kepada Siwalima, Ketua Komisi II, Irawadi mengaku rapat yang dilangsungkan guna membicarakan persiapan untuk kegiatan DPRD Komisi II dalam rangka tugas pengawasan di lapangan terkait dengan kegiatan realisasi APBD 2024.

“Sesungguhnya kegiatan itu sebagaimana telah ditetapkan oleh Bamus  DPRD Provinsi Maluku di awal Februari sudah dilaksanakan tetapi karena sambil menunggu pelantikan pada tanggal 20 Februari sehingga pasca pelantikan nanti kita akan melaksanakan pengawasan,” jelasnya.

Dikatakan, pihaknya menargetkan bahwa apa yang telah direncanakan kemudian dibahas, ditetapkan dan realisasi lapangan harus sesuai dengan yang ada dalam batang tubuh APBD 2024 dan semua data dan semua kegiatan dari Mitra OPD telah diterima dan selanjutnya akan menyinkronkan dan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan.

“Contoh kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan bantuan itu harus sesuai dengan by name by Address sesuai dan anggotanya tentu tak ada yang meleset. Semua mitra OPD kita hadir, ESDM, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Lingkungan Hidup, Pertanian dan Ketahanan Pangan,” katanya

Sementara itu, ditanya soal ketersediaan Pangan, Irawadi mengaku komisi II belum membahas terkait ketersediaan pangan jelang puasa nanti.

“Terkait stok pangan dari beberapa kali pertemuan pada bulan Januari kemarin kita sudah berikan warning untuk mengantisipasi kelangkaan sembako di Provinsi Maluku, lebih khususnya pasokan beras.  Kalau agenda ketahanan pangan memang bukan agenda hari ini, namun sudah lebih dulu kita warning itu ke OPD teknis untuk antisipasi kelangkaannya dan Mereka siap dari jauh jauh hari termasuk pihak BULOG sebagai penyedia logistik Beras di Maluku juga sudah mengantisipasi itu,” cetusnya

Terkait BBM tambah Irawadi, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pertamina dan juga warning yang sama jelang hari hari besar apalagi dalam waktu dekat ini puasa dan Lebaran

“Sekalipun kuota minyak tanah sebagai kebutuhan utama rumah tangga kita di maluku ini di tahun 2025 menurun sebagaimana ditetapkan oleh BPH Migas dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 ada penurunan sekitar 3000 KL dan itu secara nasional.

Maka itu mempengaruhi kuota minyak tanah di semua provinsi dan itu imbasnya juga di Maluku.

“Jadi kalau ada stok maka akan digeser ke Provinsi Maluku karena memang kita Maluku salah satu dari 4 provinsi yang masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara Indonesia tengah ke barat sudah menggu­nakan gas jadi memang tinggi per­mintaan mitan. (S-26)