DIAGENDAKAN, Rabu (26/2), Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan program realisasi APBD tahun 2024.

Dalam rencana pengawasan itu setidaknya ada 5 kabupaten yang akan dikunjungi.

Lima kabupaten tersebut yaitu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Buru.

Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi II, John Laipeny di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (25/2).

“Untuk pengawasan kali ini kita rencana ke Seram Bagian barat. Disana kita akan melihat proyek Mitra seperti  pertanian, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup tapi juga kita akan melihat proyek-proyek pemerintah yang dibiayai APBN dan APBD Provinsi Maluku, Sejauh mana proyek itu selesai, sudah selesai atau belum nanti kita akan sama-sama melihat,” ujarnya.

Dikatakan, saat rapat dinas teknis sudah menyampaikan bahwa seluruh program kegiatan sudah selesai 100% semua, tinggal kita melakukan pengawasan, dan karena ini juga sudah mau dekat kepala puasa, jadi beberapa hari ini kita fokus ke SBB.

nanti balik, kepala puasa selesai, kita lanjut ke SBT, kemudian Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara dan berakhir di Kabupaten Buru.

Terkait sejumlah persoalan di masyarakat lanjut John pihaknya juga akan bersua untuk menampung aspirasi dari Masyarakat. Persoalan SBB yang lagi viral soal pertambangan, kemudian pertanian yang bermasalah antar desa atau negeri  ia mengakui pihaknya akan turut mengawasi.

“Jadi disamping kita mengawasi sesuai tupoksi tentang program-program pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBD dan APBN tetapi juga soal keluhan masyarakat.

Sementara untuk kasus Haya, kita masuk tahapan kedua dari 11 Kabupaten Kota. jadi yang putaran pertama ini 5 Kabupaten Kota dan nanti putaran kedua sisanya. Memang untuk di Haya sudah masuk cuma karena kepala puasa, rencana komisi II ingin rapat dengan mereka, pihak-pihak itu, tetapi kami juga tidak bisa menolak investasi yang masuk, itu saja.

“Kita tidak bisa menolak inves­-tasi yang masuk tetapi mereka juga harus tahu diri bahwa tidak mengganggu ekosistem, tatanan masyarakat adat yang ada, sistem pranata yang ada. ini yang harus dilihat dengan baik komprehensif, sehingga investasi berjalan normal.

Kalau investasi masuk disana, masyarakat juga kita himbau jaga, paling kecil kalau ada yang punya kios sembako, kemudian bongkar muat terjadi, mungkin aqua atau rokok bisa laku kan. jadi motif player affect nya keliatan kalau ada investasi yang masuk disana. paling kecil mereka jadi PAM swakarsa atau security di perusahaan.

kemarin kan pak Gubernur sudah sampaikan, beliau welcome dengan investor tapi kantornya harus ada di Maluku. untuk apa? supaya tenaga kerja terserap kalau ada kantornya. mangkanya beliau sangat konsen, kita tidak menolak investasi, tapi investasi go green namanya investasi yang welcome dengan kita dan tidak menyusahkan kita. karena kalau menyusahkan kita yang terjadi ada. kita banyak belajar,” tandasnya (S-26)