Jelang Pilkada, Bupati Apresiasi Rakor Deteksi Dini ATGH
PENJABAT Bupati Maluku Tengah (Malteng), Rakib Sahubawa mengapresiasi terselenggaranya kegiatan rakor Diteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Ancaman Gangguan dan Hambatan (AGTH) yang digelar Badan Kesbangpol Maluku di salah satu hotel di Masohi, Kamis (26/9).
“Saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tentu kegiatan ini sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang aman dan damai di Kabupaten Maluku Tengah,” tandas Penjabat Bupati Malteng Rakib Sahubawa, dalam sambutannya, yang dibacakan Penjabat Sekda Malteng, Jauhari Tuarita.
Forum ini kata Sahubawa, tentunya sangat penting dan strategis dalam rangka menyamakan persepsi dan mengatur langkah ke depan agar semakin sinergis dan efektif peran seluruh pihak dalam rangka meningkatkan pendektesian dan pencegahan serta peringatan untuk mengatisipasi ATHG di Kabupaten Maluku Tengah.
Dikatakan, luas wilayah yang besar serta dan jumlah penduduk Malteng yang tidak sedikit, tentu memerlukan kesigapan untuk memetakan wilayah rawan ATGH,sehingga dapat dilakukan pencegahan secara dini.
“Kabupaten Maluku Tengah terdiri atas 19 Kecamatan 186 Negeri dan 6 Kelurahan dengan luas wilayah 7.953,81 km², Jumlah pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 sesuai DPT yang telah ditetapkan oleh KPUD Maluku Tengah adalah sebanyak 304.278 pemilih tersebar pada 694 TPS.
Baca Juga: Salampessy Tegaskan ASN Jaga NetralitasUntuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, dengan mengetahui kondisi real darat tentu kita dapat menyusun strategi yang tepat untuk melakukan pencegahan terjadinya kerawanan hingga pencegahan hal hal yang tidak kita inginkan,” urainya.
Dikatakan, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah mem-berikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan Pilkada dan tahun 2024.
“Dengan menjamin ketersediaan anggaran yakni pendanaan kegiatan Pilkada yang dibebankan pada APBD Kabupaten Maluku Tengah baik untuk dukungan Dana bagi KPUD Maluku Tengah, Bawaslu Maluku Tengah dan dukungan dana pengamanan TNI dan POLRI, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan,” timpalnya.
Lebih jauh Sahubawa menambahkan, berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu Maluku yang disampaikan pada tanggal 12 September 2024, dimana Kabupaten Maluku Tengah menduduki urutan pertama Tingkat kerawanan Pilkada.
Sesuai data Indeks Potensi kerawanan Pilkada (IPKP) dengan Dimensi 6 Ambang Gangguan, Maluku Tengah dikategorikan sangat rawan. Kerawanan dalam Pilkada bisa disebabkan oleh polarisasi politik, kecurangan, serta beberapa hal lainnya.
Dikatakan, polarisasi politik ditandai dengan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara kelompok-kelompok politik, sehi-ngga sulit untuk mencapai kon-sensus, yang dapat disebabkan karena adanya perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan dan perbedaan cara pandang.
“Polarisasi politik dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, seperti meningkatnya konflik sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan terhambatnya pembangunan. Dugaan kecurangan selama tahapan pilkada,kecurangan dalam suatu pemilihan ini sering terjadi, dan banyak yang melibatkan unsur penyelenggara pemilihan Partisipasi pemilih,” tambahnya.
Dikatakan, berdasarkan data partisipasi masyarakat Maluku yang turut serta dalam mengikuti Pemilu pada tanggal 14 Pebruari 2024 ternyata tingkat partisipasi Masyarakat adalah 79%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat partisipasi Masyarakat masih ren-dah. Penyebab Tingkat partisipasi pemilih ini rendah adalah, kurang antusiasnya pemilih mengikuti pemilu, masih terdapatnya dalam DPT nama pemilih meninggal, penduduk yang telah berpindah tempat, pemilih ganda terdapat pemilih yang lokasi TPS jauh dari lokasi tempat tinggal.
“Untuk itu, perlu kita didorong secara optimal peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya pilkada Tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga memastikan penyaluran Logistik pilkada berjalan secara baik,” katanya.
Melalui forum ini, bupati meminta semua pihak untuk bisa menjalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan, baik antar penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan serta pemangku kepentingan Pemilu lainnya. Mari kita bersama-sama menjaga proses demokrasi ini demi terwujudnya Pilkada yang aman dan damai di Kabupaten Maluku Tengah,” tutup Sahubawa. (S-17)
Tinggalkan Balasan