Jaksa Belum Siap, Sidang Tuntutan Mantan Sekdis Pariwisata Ditunda

AMBON, Siwalimanews – Sidang tuntutan kasus pencabulan dengan terdakwa Salmin Saleh, mantan sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, ditunda hingga Senin Februari mendatang.
Sidang tersebut awalnya telah dibuka oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon, Senin (17/2). Namun JPU belum siap menyusun tuntutan, sehingga hakim ketua, Martha Maitimu menunda sidang hingga pekan.
“Sidang kita tunda hingga pekan depan, karena JPU belum menyelesaikan berkas tuntutan, “ucap hakim ketua.
Usai sidang ditutup, terdakwa Salmi Saleh kemudian memakai rompi tahanan berwarna merah dan diborgol oleh petugas Kejaksaan Negeri Ambon.
Sebelumnya, JPU dalam dakwaannya mengatakan, perbuatan bejat yang dilakukan terdakwa terjadi pada, 6 September 2024. Saat itu korban pergi ke kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tempatnya melaksanakan PKL.
Baca Juga: Perkosa Anak, Lelaki Bejat Ini DitangkapKorban tiba di kantor pukul 7.00 WIT dan suasana kantor masih sepi, selain itu dihari itu juga bertepatan dengan HUT GPM sehingga pegawai yang beragama Kristen belum masuk kantor.
Tak berselang lama, terdakwa datang ke ruangan korban dan langsung melakukan tindakan tidak pantas dilakukan sebagai seorang pimpinan.
Namun, beberapa menit kemudian, terdakwa kembali dan memanggil korban untuk pergi ke ruangannya. Karena merasa takut, korban menuruti kemauan terdakwa.
Saat masuk ke ruangan, terdalwa langsung mengunci pintu ruangannya dan menyuruh terdakwa duduk di sofa. Parahnya lagi, terdakwa memberikan uang Rp50 ribu kepada korban, tetapi ditolak. Akan tetapi terdakwa memaksanya dengan alasan untuk uang makan siang.
Akibat perbuatan itu, korban merasa syok dan trauma
Terdakwa dijerat pasal 82 ayat 1 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau pasal 6 huruf (c) UU Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (S-29)
Tinggalkan Balasan