BULA, Siwalimanews – Sejumlah infrastruktur baik jalan maupun jembatan yang rusak di Kabupaten Seram Bagian Timur, membuat mahasiswa asal kabupaten itu meneriaki pemerintah pusat.

Pasalnya, mereka kesal karena kabupaten tersebut seakan-akan dianaktirikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur Zulkifli  Sengan menegaskan, Kementerian PUPR dan Dinas PUPR sebagai dinas teknis, bertanggung jawab pada kesejahteraan pembangunan di daerah, namun sengaja menutup mata atas kondisi pembangunan di bumi Ita wotu Nusa itu.

“Jika hanya menunggu realisasi anggaran dari kementerian sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 29 tahun 2006 tentang Infrastruktur Jalan dan Jembatan, maka itu sangat memakan waktu yang cukup lama,” tulis Sengan dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Kamis (31/5).

Pasalnya menurut dia, seluruh jembatan darurat yang ada di beberapa kecamatan antara lain, Kali Kufar Kecamatan Tutuk Tolo, Aruan Gaur, Keta Kwaos, Kali Kwaos, Kali Birit di Kecamatan Siritaun Wida Timur sudah seharusnya menjadi prioritas untuk dibangun.

Perputaran ekonomi disana dapat berjalan dengan baik, apabila infrastruktur pembangunan atau penghubung antar ibu kota kabupaten dengan kecamatan-kecamatan disana menjadi penghambat untuk masyarakat beraktivitas.

“Harapan kami untuk pemda harus serius menangani masalah ini, sehingga kelancaran beraktivitas juga berjalan dengan lancar dan baik,” harapnya.

Sebelumnya, sejumlah OKP yang tergabung dalam Cipayung plus menggelar aksi demonsterasi di Kantor Bupati dan Dinas PUPR SBT pada, Senin, (27/5) untuk meminta perhatian pemda atas rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan di kabupaten itu.(S-27)