AMBON, Siwalimanews – Pasca kebijakan pemerintah pusat melalui Kemendagri menghilangkan tenaga honorer pada instansi pemerintah, maka diperkirakan puluhan ribu tenaga honorer yang tak lulus P3K di Maluku, dipastikan akan sulit mendapatkan pekerjaan.

Untuk itu, pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus memperkuat program UMKM, guna menjembatani persoalan lapangan pekerjaan di Maluku. Pasalnya, kebijakan peniadaan tenaga honorer, tentu akan menjadi tantangan berat bagi para pencari kerja.

“Tantangan kita ke depan ini cukup menantang dan berat, kenapa demikian, karena dengan penghentian tenaga honorer yang tidak lolos P3K, itu artinya anak-anak muda lulusan baru tidak ada peluang lagi untuk bekerja di instansi pemerintah, maka harus ada solusi yang disiapkan,” ujar anggota Komisi IV DPRD Maluku Yan Zamora Noach, kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (21/1).

Salah satu solusi yang tepat saat ini kata Yan, yakni hanya memperkuat UMKM, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk sebagai sarana bagi anak muda untuk tetap mempertahankan hidup.

Apalagi, sektor swasta dan pertambangan di Maluku belum berkembang secara masif yang diharapakan dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja baru.

“Tidak ada pilihan lain untuk menjembatani persoalan lapangan pekerjaan bagi lulusan baru, hanya kita harus mendorong untuk bisa berwirausaha yang ditopang oleh pemda dengan permodalan dan pelatihan,” ucap Yan.

Menurutnya, program pemberdayaan UMKM harus menjadi fokus pemda setiap tahun, sehingga anak muda memiliki lapangan pekerjaan untuk menghidupi keluarga dan diri mereka sendiri.(S-20)