AMBON, Siwalimanews –  Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengecam Dinas Ppekerjaan Uumum dan perumahan Rakyat yang hanya fokus membangun infrastruktur di Pulau Ambon.

Pasalnya, dari sejumlah usulan infrastruktur melalui inpres, hampir seluruhnya berada di Pulau Ambon, sementara untuk daerah lainnya sangat minim perhatian dari Pemprov Maluku.

Kecaman itu dismapaikan anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias dalam rapat kerja bersama Dinas PUPR di ruang rapat komisi, Selasa (30/5) kemarin.

Menurut Anos, saat ini banyak infrstruktur jalan yang rusak di Maluku, namun Dinas PUPR hanya fokus untuk mengusulkan pembangunan ruas jalan baru di Pulau Ambon. Padahal, letak geografis Pulau Ambon sangat kecil dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dijangkau, sementara daerah lain seperti Pulau Seram, hingga saat masih begitu banyak wilayah yang terisolir.

Selama pemerintahan di bawah kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno, terdapat beberapa ruas jalan baru yang dibangun, diantaranya ruas jalan Wakal menuju Taeno, Negeri Lima menuju Laha dan lain sebagainya.

“Di Pulau Ambon banyak diusulkan pembanguan ruas jalan baru seperti Negeri Lima menuju Laha dan lainnya, sementara satu jam saja sudah tembus ke Kota Ambon. Kasihan daerah Pulau Seram yang kesulitannya luar biasa tapi tidak diperhatikan,” kesalnya.

Pemerintah Provinsi Maluku kata Anos, harus menjadikan seluruh daerah di Maluku sebagai prioritas utama, bukan hanya Kota Ambon dan Maluku Tengah seperti yang terjadi selama ini.

“Bilang untuk gubernur, kalau mau jadi gubernur lagi harus perhatikan semua daerah, bukan cuma Pulau Ambon saja, apalagi lebih banyak di jazirah, walaupun masyarakat jazirah tidak meminta diperlakukan khusus,” tegasnya.

Politisi Golkar ini menegaskan, Maluku bukan bukan hanya Pulau Ambon atau Pulau Haruku, tetapi ada 11 kabupaten dan kota, maka keadilannya harus merata kesemua daerah.(S-20)