BULA, Siwlaimanews – Direktur Rumah Muda Anti Korupsi (Rummi) Fadel Rumakat mendesak KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk segera melunasi gaji PPS dan staf di 189 desa yang tersebar pada 15 kecamatan di kabupaten yang bertajuk Ita Wotu Nusa.

Padahal Pilkada telah selesai, bahkan Kepala Daerah terpilih sudah menjalankan Pemerintah, tetapi honor petugas PPS dua bulan tak kunjung dibayarkan

Terhitung sejak November-Desember tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga saat ini belum juga membayarkan dua bulan Gaji petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) mencapai sebanyak Rp 2.930. 400.000.

Sementara, petugas PPS pada pilkada kemarin di Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 1.198 orang, Panitia Pemungutan Suara. Terdiri dari ketua PPS, dua anggota, dan tiga orang staf. Untuk Ketua PPS digaji Rp 1,5 juta per bulan, anggota Rp 1,3 juta dan staf PPS sebesar Rp 1,1 juta.

“Kami mendesak KPU SBT segera mencairkan hak- hak mereka petugas PPS, dan staf sebelum Lebaran Idul Fitri. Mereka sudah bekerja keras dan seharusnya tidak dipersulit dalam menerima hak mereka,” tegas Rumakat dalam rilis yang diterima Siwalima, Jumat (21/3).

Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji ini mencerminkan buruknya tata kelola keuangan di tubuh KPU SBT. Rumakat, meminta KPU Provinsi Maluku, dan KPU RI untuk turun tangan memastikan agar hak penyelenggara di tingkat desa segera dibayarkan.

“Keterlambatan ini tidak hanya mencederai profesionalisme KPU, tetapi juga merugikan PPS dan staf yang telah bekerja dengan penuh tanggungjawab untuk sukseskan pilkada. Mengingatkan bahwa persoalan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu di Kabupaten SBT. Oleh karena itu, kami meminta agar KPU bertindak cepat dan memastikan pembayaran dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri,” tandasnya.

Lebih lanjut Rumakat menegaskan, bahwa hak- hak penyelenggara Pemilu di tingkat desa tidak boleh diabaikan, terutama mengingat tugas berat yang telah mereka sudah sukses untuk menjalankan dalam menyukseskan Pemilu 2024.

Terpisaha Ketua KPU SBT Syahrifudin ketika dikonfirmasi Siwalima, melalui pesan singkat WhatsAppnya mengaku akan segera dibayar sebelum lebaran.

“Sementara diproses, diusahakan sebelum lebaran sudah dibayar. Paling lambat minggu depan,” tulis singkat Syahrifudin. (S-27)