BULA Siwalimanes – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, M Umar Gasam menegaskan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat luas khususnya di SBT, agar dapat memilih pemimpin untuk memimpin kabupaten ini lima tahun kedepan harus yang berkualitas.

Walaupun tak bisa dipungkiri, masyarakat memilih seseorang itu dengan pendekatan kuantatif keluarga dan lain sebagainya, namun masyarakat harus diajak untuk melihat lebih jauh kedepan, sehingga pemimpin yang dilahirkan nanti adalah, pemimpin yang betul- betul qualified.

“Saya contohkan, kita baru melewati kontestasi pemilu, baik itu DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPR, yang paling sering itu adalah kita punya anak, cucu, dan saudara serta kenalan lalu kita dipilih mereka, tanpa memandang aspek kualitatif, kemampuan intelektual dalam memaknai khasanah berpemerintahan atau pelaksanaan tugas-tugas konstitusi yang akan diemban, Jika aspek kuantatif mendominasi aspek kualitatif, maka itu berimplikasi terhadap tugas-tugas yang nanti dia emban kedepan.” ujar Gasam dalam diskusi publik yang digelar PWI SBT, dalam rangka mencari sosok pemimpin SBT lima tahun ke depan, yang digelar di salah satu kedai kopi di Kota Bula, Jumat (14/6).

Untuk itu, PWI maupun, aktifis, organisasi kemahasiswaan, OKP/I, dan DPRD kedepan mesti memahami benar bagaimana proses melahirkan seorang pemimpin pada semua level.

Di tempat yang sama Ketua Fraksi PDIP di DPRD SBT Abdul Azis Yanlua mengaku, PWI hadir tidak semata-mata hanya untuk menginvestigasi, tetapi justru jauh lebih dari itu bisa memberi edukasi politik kepada semua masyarakat.

Baca Juga: Kearifan Lokal dalam Kosakata Budaya

“Ini salah satu ruang yang disiapkan untuk kita berimajinasi soal lima tahun kepemimpinan ke depan, kira- kira figur mana yang tepat itu seperti apa. Sesungguhnya kami tidak punya kuasa untuk menilai layak dan tidak layak siapa yang memimpin daerah ini,” ucap Azis.

Pasalnya kata Azis, pengamalan masa kepemimpinan dua dasawarsa telah dinikmati proses kepemimpinan dari dua figur yang menjadi aset bagi masyarakat SBT, tentu ada kelebihan maupun kekurangan, dan itu manusiawi.

“Dimasa kepemimpinan Abdullah Vanath mungkin kita kenal bahwa disparitas ekonomi mungkin saja sedikit potensial menurun, tetapi disintegrasi sosial begitu tajam kita harus jujur dan terbuka supaya ini menjadi poin kepada PWI, siapapun yang akan memimpin SBT ke depan perhatikan hasil diskusi yang sangat spektakuler ini,” tandasnya.

Kemudian kata dia, dimasa kepemimpinan Mukti Keliobas, mungkin saja banyak rakyat yang menyampaikan keluh kesah di ruang publik media sosial dan seterusnya, namun harus diakui ada kelebihan dari Mukti Keliobas juga.

Kenapa demikian, sebab dengan hadirnya Mukti Keliobas, ruang integrasi sosial potensial menurun, tidak ada lagi menyebut, bahwa ini orang Werinama, Gorom, Seram Timur dan seterusnya, sehingga sentimen culture itu semakin kesini semakin hilang, dan ini juga patut diberikan apresiasi.

“Tetapi rakyat punya harapan kedepan 5 tahun ini harus muncul satu figur yang bisa mengakomodasi kekurangan-kekurangan dan kelebihan dari dua figur masa kepemimpinan dua dasawarsa yang ada dan saya kira, kita punya banyak referensi soal itu, bukan saja narasumber, tapi semua yang hadir punya referensi itu soal siapa yang layak untuk memimpin SBT ke depan,” tuturnya.

Ketua DPD PKS SBT Husin Rumadan menjelaskan, proses pemerintahan ini adalah selektifitas dari proses demokrasi adalah transformasi wajib yang dilakukan oleh warga masyarakat setempat terhadap kepemimpinan di satu periode.

Kualitas kepemimpinan dilahirkan dari kualitas demokrasi siapa yang menjadi pemimpin adalah hasil demokrasi yang dilindungi oleh UU dan itu kualitas yang dihadirkan oleh rakyat SBT dalam setiap periodesasi.

“Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, untuk mengevaluasi perjalanan pemerintahan ini dalam dua dekade sepuluh tahun pertama, dan 10 tahun kedua. Apa yang telah kita dapatkan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menghadang kita, dan apa catatan-catatan kekurangan kita ini yang kita teropong bahwa harus ada transformasi secara besar-besaran. Daerah daerah lain sudah melakukan lompatan yang besar,” ujar Rumadan.

Politisi PKS ini mencontohkan di Weda Halmahera Tengah, luas wilayahnya itu cuma 30 persen dari SBT penduduknya juga. Tapi hari ini sejak dibukanya perusahan tambang disana, ada investasi besar dan pemda telah membuka itu dan hari ini tingkat pertumbuhan setiap tahunnya lebih dari 20% dan ini terbesar di Indonesia.

“Ini persoalannya, manajemen setelah beralih kepemimpinan dalam konteks ini, Kabupaten SBT diperhadapkan dengan persoalan yang ada didepan. Kita punya SDM yang mampuni, kita punya SDA, kita punya cadangan yang cukup besar, tapi persoalan pengelolaan tadi ini yang menjadi kendala, karena ini berada pada manajemennya siapa yang bisa mengeksekusi ini,” tandasnya.

Pasalnya kata Rumadan, bila hanya berkaca pada APBD, maka ini sangat terbatas, di daerah manapun yang anggarannya besar juga, pasti tidak mampu untuk melakukan semua hal, karena ukuran kemajuan suatu daerah tentu diukur dari indeks pembangunan manusianya.

“Kami apresiasi sekali teman-teman PWI SBT lakukan kegiatan diskusi ini, Insya Allah mungkin ke depan dibuka agak terbuka lagi, karena momentum ini cukup mahal. Belajar di daerah- daerah yang maju dari beberapa refleksi yang kami dapatkan, salah satu kemajuan itu ada pada top leadernya siapa pemimpinnya. Karena disitu kebijakan seluruh hal dituntaskan kita dilematis berada pada posisi seperti ini,” ucap Rumadan.

Oleh sebab itu menurutnya, pemilihan pemimpin SBT  lima tahun yang akan berlangsung November mendatang, untuk ajang ini harus dilakukan seleksi kualitasnya. Kalau partai politik dia berada pada seleksi akomodasi mereka menjadi calon itu, ada uji kompetensi terhadap kandidat, namun seleksi sesungguhnya adalah masyarakat SBT.

“Saya kira peran dari kita semua terutama, OKP, PWI dan pimpinan partai politik harus kita hadirkan dalam diskusi ini, sehingga pada waktunya bisa mendapatkan tata birokrasi yang ideal untuk bisa mengelola segala potensi. Kita punya persoalan adalah kita belum mampu mengolah SDA kita,” cetusnya.

Untuk diketahui narasumber dalam diskusi itu yakni, Ketua Komisi A DPRD SBT M Umar Gasam, Anggota DPRD Abdul Azis Yanlua dan Husein Rumadan, Pimpinan Muhammadiyah SBT  M Saleh Tianotak, Ketua KNPI SBT Rusdi Rumata serta para pimpinan OKP/I dan mahasiswa. (S-27)