AMBON, Siwalimanews – DPRD Kota Ambon diminta agar dapat menjembatani program inklusif ke Pemerintah Kota Ambon sekaligus pemerintah dapat melihat kebutuhan penyadang disabilitas serta mengakomodirnya dalam dunia kerja agar hak-haknya dapat diperhatikan.

Harapan ini disampaikan saat DPRD Kota Ambon melaksanakan Rapat Bersama dengan Lembaga Rumah Generasi dan Yayasan Bakti yang berlangsung di ruang Paripurna Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (25/3).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Mourits Tamaela di dampingi Wakil Ketua Gerald Mailoa serta sejumlah anggota DPRD. Sementara dari Yayasan Rumah Generasi dihadiri Wakil Direktur Okto Pattikawa dan Direktur Eksekutif Yayasan Bakti Yusran Laitupa.

Direktur Eksekutif Yayasan Bakti Yusran Laitupa, mengatakan, Alfamidi Alfamart itu secara nasional memang punya program untuk menerima penyandang disabilitas masuk di dalam dunia pekerjaan, sebagai karyawan, tapi diakomodir sesuai ragam disabilitas.

“Jadi nanti, kita bersama-sama mendorong lagi Alfamidi, Alfamart dan teman-teman mitra lainnya di daerah supaya dapat memperker­jakan teman-teman disabilitas, walaupun mereka memiliki keterbatasan,” ungkap Laitupa.

“Kita mau di support terus supaya makin banyak disabilitas bisa direkomendasi. Yang pastinya kita minta dukungan DPRD Kota Ambon dengan fungsinya. Kami terima kasih sebab sejauh ini DPRD Kota Ambon memberikan respons sangat baik,” akuinya.

Dikatakan, di tahun 2022, kita memang telah melakukan MoU dengan Pemkot, terkait bagaimana penyandang disabilitas di usia kerja ini bisa diakomodir, dan kerjasama itu disambut baik pemkot dengan menerima P3K dari penyandang disabilitas dan ada juga 17 penyandang disabilitas di gerai Indomaret maupun Alfamidi di Kota Ambon, tapi ini masih kurang, mengingat jumlah penyandang yang tinggi, sehingga saat ini pihaknya kembali mendorong agar penyandang disabilitas dapat diperkerjakan mengingat usia kerja sangat banyak.

“Kita tidak hanya fokus untuk penyandang disabilitas saja, namun ada penderita penyakit kusta, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data yang kita peroleh kekerasan perempuan dan anak cukup tinggi di Ambon, untuk itu kami bentuk kelompok kerja untuk mendampingi, korban kekerasan perempuan dan anak, termasuk penyandang disabilitas agar mereka dapat pelayanan layaknya masyarakat normal,” jelas Laitupa.

Dirinya berharap, DPRD Kota Ambon dan Pemerintah Kota Ambon Terus mendukung, mensupport, agar program inklusif yang sejalan dengan program dan visi Walikota Ambon untuk menjadikan Ambon Inklusif, Toleran dan Berkelanjutan berjalan sesuai dengan keinginan bersama.

Ditempat yang sama Wakil Ketua DPRD Gerald Mailoa, mendukung penuh akan program tersebut dapat terlaksana, bahkan dirinya memastikan program tersebut akan sampai ke pemkot dan implementasi pelaksanaannya akan dibahas untuk dimasukan ke dalam APBD.

“Saya rasa ini program yang baik dan paparannya akan menjadi masukan kami DPRD, supaya pikiran pikiran yang disampaikan lebih cepat lebih baik.

Kata dia, dua yayasan ini telah membantu pemerintah kota, untuk program-progam inklusif program-program yang telah mereka sampaikan itu ternyata mereka mendatai betul masyarakat di Ambon yang disabilitas

“Jadi melalui data, itu bisa disampaikan ke pemerintah kota supaya ada perhatian terkait dengan pendidikan anak-anak disabilitas, bahkan yang tadi disampaikan bukan soal yang disabilitas saja tapi penyakit kusta juga ada. Nah itu bisa menjadi, perhatian pemerintah kota,”tandasnya.

Dirinya mengakui DPRD Kota Ambon dengan Rumah Generasi sudah pernah melakukan MoU, bahkan beberapa peraturan daerah terkait dengan kota inklusif dan masyarakat disabilitas itu sudah kerjasamanya membuat peraturan daerah, dan sudah dijalankan oleh pemerintah kota.

“Semoga Yayasan Rumah Generasi dan Yayasan Bakti terus melakukan survei terkait mewujudkan Ambon kota Inklusif, sesuai dengan visi-misi pak walikota dan ibu wakil walikota Ambon,” harapnya. (S-10)