AMBON, Siwalimanews – Simpul Komunitas Anti Korupsi (SKAK) Maluku dan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) menggelar aksi damai di depan Markas Komando Direktirat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Maluku, di Kawsan Batu Meja, Ambon, Rabu (12/2).

Dalam aksi yang dikoordinir Ibrahim Mony dan Dhany Lessy ini, mereka mendesak pihak kepolisian segera memanggil dan memeriksa kontraktor Mansur Banda, yang diduga terlibat dalam sejumlah proyek bermasalah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Ibrahim dalam tuntutannya mengatakan, hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, muncul sejumlah fakta, termasuk potensi kerugian negara dan keterlibatan berbagai kontraktor yang disebut menerima banyak jatah proyek. Salah satu nama yang mencuat adalah Mansur Banda, yang diduga memiliki hubungan dekat dengan mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Ibrahim dalam orasinya menegaskan, Mansur Banda kini masuk dalam daftar pemeriksaan tim penyelidik Ditreskrimsus Polda Maluku, terkait pengelolaan DAK 2023 di Dinas Pendidikan Maluku yang saat itu dipimpin oleh Insun Sangadji.

Dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, Mansur Banda diduga telah mengerjakan banyak proyek yang bersumber dari DAK di Dikbud Maluku, serta mendapat jatah proyek di berbagai dinas lainnya saat pemerintahan Murad Ismail. Ia bahkan disebut sebagai yang bisa memonopoli proyek di lingkungan Pemprov Maluku.

“Tidak hanya itu, setiap paket pekerjaan yang dikerjakan Mansur Banda diduga tidak hanya menggunakan satu perusahaan, melainkan beberapa perusahaan berbeda untuk memenangkan proyek tersebut,” tandas Ibrahim.

Dia juga menyebutkan, bahwa berdasarkan data yang diperoleh, beberapa perusahaan yang diduga digunakan Mansur Banda untuk mendapatkan proyek antara lain, CV Karya Putra Perkasa, CV Dedi Karya Teknik, CV Fazabay, CV Putra Palindo, CV Rizki Utama, CV Nusantara Jaya, CV Banda Rhun, CV Kezia Albarokah, CV Rizki Pratama, CV Bangun Cipta Maluku, CV Marawakan dan CV Banda Bahari.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut diduga bukan sepenuhnya milik Mansur Banda, melainkan milik orang lain yang digunakannya untuk memperoleh proyek. Nilai proyek yang dikerjakan pun mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

“Beberapa proyek yang diduga dikerjakan oleh Mansur Banda, antara lain Rehabilitasi Gedung SMA Negeri 1 Ambon (2022)  yang menggunakan anggaran DAK, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2023 ditemukan kerugian negara mencapai Rp400 juta. Hingga saat ini, baru Rp50 juta yang dikembalikan,” beber Ibrahim.

Orator lainnya Dhany Lessy menambahkan, selain Gedung SMAN 1 Ambon, Mansur Banda juga diduga mengerjakan proyek rehabilitasi pelabuhan air nanang di SBT, rehabilitasi istana mini di Banda dan beberapa proyek lainnya yang diduga bermasalah.

Untuk itu, dugaan keterlibatan Mansur Banda dalam sejumlah proyek yang bermasalah, SKAK Maluku dan PB AMPERA menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak berwenang Polda Maluku, yakni, pertama, mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku dan Kejati Maluku untuk segera memanggil dan memeriksa Mansur Banda.

Kedua, meminta Ditreskrimsus dan Kejati Maluku segera menetapkan Mansur Banda sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam proyek-proyek bermasalah, ketiga, meminta Mansur Banda bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan dari Ditreskrimsus dan Kejati Maluku.

“SKAK Maluku dan PB AMPERA Maluku akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” janj Dhany.

Aksi ini merupakan bentuk dorongan dari elemen masyarakat agar aparat penegak hukum segera bertindak dalam mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran negara yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

“Jika ini tidak segera ditindaklanjuti, Jumat nanti, aksi jilid II akan kami lakukan secara besar-besaran,” ancamnya.

Untuk diketahui, sebelum kmelakukan kasi damai di Makoo Ditreskrimsus, masa dari kedua komunitas ini juga melakukan aksi yang sama di Kejati Maluku.(S-25)