AMBON, Siwalimanews – Tinggal lima bulan lagi pilkada serentak 27 November segera dimu­lai, namun Pemerintah Provinsi Maluku belum juga menuntaskan ang­garan dana hibah bagi Bawaslu Maluku.

Menurut Ketua Bawaslu Maluku, Subair bahwa pihak­nya terus intensif melakukan koordinasi dan ko­mu­nikasi dengan Peme­rin­tah Provinsi Malu­ku.

“Kalau mau dibilang 100 persen belum yah, karena masih ada per­soalan yang harus kita selesaikan, dan kita terus intensif berkomunikasi de­ngan Pemprov,” ungkap Su­bair. kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (27/7).

Kata Subair, berdasarkan aturan memang lima bulan jelang pencoblosan Pemrov sudah harus menyelesaikan anggaran pilkada baik bagi KPU dan Bawaslu.

Karena itu, lanjut Subair, Pemerintah Provinsi Maluku dalam waktu dekat sudah harus menyelesaikan anggaran pilkada dan tidak melewati bulan Agustus.

“Malahan per Agustus sudah harus selesai semua, karena kalau setelah Agustus selain menyalahi perjanjian dalam NPHD tetapi juga akan menyulitkan jajaran penyelenggara,” ujar Subair.

Kendatipun bagitu, Subair memastikan anggaran yang telah dicairkan Pemprov kepada Bawaslu sebesar 76.34 persen masih mampu untuk mengcover tahapan yang dilakukan Bawaslu.

Sabair juga memahami kondisi keuangan daerah sehingga pencairan anggaran hibah Pilkada akan dilakukan secara bertahap.

“Kita juga baru bergesekan dari pemilu ke Pilkada sehingga anggaran yang ada bagi kami masih cukup dan kita yakin dalam waktu dekat akan diselesaikan Pemprov,” pungkasnya.

Awal Agustus Cair

Terpisah, Penjabat Gubernur Maluku, Sadli Ie berjanji awal Agustus mendatang Pemprov  akan menyelesaikan sisa anggaran pilkada bagi Bawaslu.

Ia mengaku, pemerintah daerah Maluku belum 100 persen mencairkan dana ke Bawaslu, dimana sampai dengan akhir Juli anggaran yang baru dicairkan sebesar 76,34 persen dari NPHD.

Sadli pun berjanji bahwa kekurangan sisa hibah pilkada akan dicairkan Pemprov paling lambat awal Agustus mendatang.

Tak hanya untuk Bawaslu, Sadli juga memastikan pencarian anggaran pengamanan akan dilakukan bagi TNI dan Polri.

“Kekurangannya akan dicairkan paling lambat awal Agustus 2024, begitu juga untuk dana pengamanan Pilkada kepada TNI -Polri dalam proses administrasi,” ucap Sadli kepada wartawan di Ambon, Jumat (26/7).

Sedangkan untuk KPU, Dia menegaskan telah mengalokasikan anggaran hibah Pilkada kepada KPU Provinsi Maluku dan pencairan sudah sebesar 100 persen.

Sadli berharap, semua elemen masyarakat dapat bersinergi untuk memastikan pilkada berjalan dengan aman dan lancar.

“Kita perlu bersinergi baik dari unsur Pemda, TNI Polri, KPU, Bawaslu terutama dari segi keamanan hingga pesta demokrasi dapat berjalan aman dan lancar tanpa hambatan dan gangguan,” jelasnya.

Selain itu, demi mendukung kelancaran Pilkada serentak 2024, pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan moda transportasi guna mendukung kelancaran dan keamanan logistik ke setiap kabupaten kota.

Mantan Kadis Kehutanan Maluku ini optimis dengan dukungan semua elemen masyarakat maka pilkada serentak di Maluku akan berjalan dengan sukses. (S-20)