LARAT, Siwalimanews – Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dr. Alawiyah Fadlun Alaydrus mengharapkan ada evaluasi hasil debat perdana calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Menurutnya, dalam debat yang berlangsung di Gedung Temarlolan, Larat, Kecamatan Tanimbar itu belum berdampak lebih khususnya pemberdayaan bagi Masyarakat dan juga tata kelola pemerintahan yang baik.

“Dengan adanya debat ini maka sudah tergambar dan terpetakan bagaimana visi dan misi dari kelima calon untuk 5 tahun kedepan. Harapan saya bahwa 5 tahun kedepan prioritas-prioritas terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Begitu juga dengan pembenahan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terlaksana dengan baik. Saya harapkan di debat berikutnya juga ada hal-hal yang dapat dievaluasi dari debat hari ini dan debat berikutnya akan lebih baik lagi dari debat yang pertama,” ungkap Penjabat Bupati kepada Siwalima, Selasa (23/10) usai pagelaran debat kandidat.

Selain permintaan evaluasi hasil debat, dirinya juga menegaskan terkait netralitas ASN. Pasalnya telah ada pakta integritas yang ditandatangani semua ASN sehingga jika ketahuan dirinya akan menindaklanjuti sebagaimana pertautan yang berlaku.

“Terkait dengan netralitas ASN saat ini sudah sudah ada komitmen ASN yang ditandatangani beberapa waktu yang lalu dan program saya adalah terkait dengan sosialisasi netralitas ASN di hampir semua Kecamatan. Saat ini kami sudah lakukan di 4 kecamatan, di luar itu nanti setelah ini dan  juga ada pendidikan netralitas ASN atau kedudukan hukum ASN dalam Pilkada.

Nah saya harapkan ASN tidak berpolitik praktis dan netral untuk melaksanakan hak pilihnya pada saatnya dan pada tempatnya. ASN dipersilakan untuk mengikuti debat, ASN dipersilakan untuk menghadiri kampanye, untuk melihat bagaimana visi dan misi pemimpin baik Gubernur maupun wakil gubernur, Bupati-Wakil Bupati karena menjadi hak ASN sebagai warga negara untuk memberikan hak pilihnya, tetapi saya harap pada waktunya dan pada tempatnya,” tegasnya.

Terkait dengan pelanggaran netralitas ASN maka saya akan bertindak tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saat ini kami sudah berproses terkait dengan penegakan disiplin bagi ASN yang telah terindikasi melakukan politik praktis,” tambah Bupati. (S-26)