Bahas Tata Cara Beracara, Komisi IV Akan Lakukan Studi Tiru di Bali

KOMISI IV DPRD menggelar rapat internal pembahasan tata beracara Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku.
Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat komisi IV DPRD itu menekankan terkait Tata beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD, cara bersidang, penegakan kode etik, dan kedisiplinan para dewan berlangsung, Selasa (11/2).
Usai rapat Ketua Pansus, Rimaniar Hetharia kepada wartawan mengatakan, Sebelumnya dalam dua periode lalu untuk BK tidak jalan secara maksimal terkait banyak hal.
Namun dalam periode kali ini pihaknya telah bersepakat untuk memaksimalkan tata beracara berjalan maksimal.
“Sebagai pimpinan dan anggota pansus sepakat untuk kami 9 orang ini menjadikan pansus tata beracara ini berjalan dengan maksimal karena sangat penting untuk lembaga ini. Bukan hanya berbicara mengenai aspirasi, mengenai kelembagaan dan pengawasan namun kita juga harus punya satu tata beracara yang mengatur lembaga kita sendiri.
Baca Juga: Terkait Dampak Pemotongan Anggaran, Komisi I Terima Kunjungan DPRD SBBDengan adanya tata beracara kita mengatur bagaimana BK ke depan ini bisa berjalan, guna mengatur diri kita sendiri yakni kita 45 orang anggota dewan ini namun juga bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan jika ada temuan anggota anggota dewan yang mungkin tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga,” ungkap Hetharia.
Ditanya poin penting yang dibahas dalam rapat kali ini, Hetria mengaku lebih kepada kode etik dan kedisiplinan anggota Dewan.
“Untuk Pansus ini kita merumuskan bagaimana peraturan pertataan untuk mendisiplinkan para anggota dewan, sehingga ini perlu kita kaji supaya para anggota dewan tidak hanya bertugas sesuai dengan fungsinya saja namun ada perlu banyak hal yang ditaati dan diatur dalam lembaga ini,” tandas Hetharia.
Lebih lanjut Ia juga mengaku setelah rapat itu, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan studi tiru di Provinsi Bali.
Pasalnya dari 38 provinsi hanya terdapat tiga yang DPRDnya memparipurnakan dan mengesahkan tata beracara, yakni DPRD Bali, DPRD Kalimantan Timur dan DPRD Lombok. Pihaknya memilih salah satunya yakni Bali.
“Bali akan menjadi tempat melakukan studi tiru, karena budaya Bali dan maluku tak berbeda jauh soal kearifan lokal,” cetusnya. (S-26)
Tinggalkan Balasan