AMBON,  Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku saat ini sementara menyusun rancangan APBD tahun 2025 yang didahului dengan KUA-PPAS yang telah diserahkan kepada DPRD beberapa hari lalu.

APBD tahun 2025, mestinya diprioritaskan pada penanganan persoalan dasar masyarakat, seperti ekonomi dan infrastruktur yang belum dirasakan baik. Untuk itu, APBD 2025, harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di Maluku.

“Memang di tahun 2024 ini sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pilkada dan itu perintah UU. Tapi untuk tahun 2025 kami berharap APBD dapat menyentuh persoalan dasar masyarakat,” tandas anggota DPRD Provinsi Maluku Fauzan Husni Alkatiri kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Kamis (12/9).

Menurutnya, Pemprov Maluku harus dapat melihat skala prioritas pembangunan yang memang dibutuhkan masyarakat, bukan sekedar membangun tetapi tidak memiliki manfaat signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Apalagi, begitu banyak daerah di Maluku, khususnya di pengunungan Pulau Seram yang masih terisolasi, baik dari aspek infrastruktur maupun telekomunikasi.

“Ketersediaan infrastruktur dan telekomunikasi itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat disampingnya akses perhubungan. Ini yang harus menjadi fokus belanja pemerintah daerah di tahun 2025,” tandasnya.

Alkatiri optimis, walaupun APBD Maluku sangat kecil, namun jika sasaran pembangunan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Maluku.(S-20)