MASOHI, Siwalimanews – Gelombang air pasang yang diperkirakan lebih dari 1 meter, meneror pemukiman warga di pesisir pantai Desa Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah dalam dua hari terakhir ini.

Informasi yang berhasil dihimpun Siwalimanews dari berbagi sumber menyebutkan, ketinggian gelombang yang mencapai 1 meter itu, mengakibatkan abrasi di pesisir pantai dan mengancam pemukiman warga setempat.

Rudi salah satu warga Kobi kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Rabu (13/3) menuturkan, gelombang air laut terus menerjang daerah tersebut sampai dengan hari ini. Kondisi itu bahkan mengakibatkan abrasi meluas yang mengancam pemukiman warga. Kondisi itu membuat warga frustasi dan meningkat kewaspadaan.

“Gelombang air pasang ini sudah berlangsung lebih dari seminggu. Dalam dua hari terakhir ini saja, abrasi pantai sudah mendekati pemukiman warga. Jika tidak segera ditangani,rumah kami semua bisa saja hanyut terbawa air laut,” ungkap Rudi.

Teror gelombang air pasang ini kata Rudi, sudah sangat mereskan, sebab kawasan pesisir pantai Kobi belum ada talud penahan ombak.

“Kami pusing juga. Mau tidur takut, sebab air pasang disertai gelombang menyebabkan air laut sudah sangat dekat dengan pemukiman, takutnya pada malam hari obak menerjang rumah kami. Untuk itu, kami mohon hal ini mendapat perhatian dari Pemkab Malteng,” ucap Rudi.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Malteng Hasan Alkatiri, minta BPBD Malteng untuk turun tangan mengatasi masalah tersebut.

“Kami desak BPBD segerah turun tangan, kondisi yang disampaikan  warga itu benar adanya. Jangan sampai kemudian sudah ada korban, baru pemerintah ambil langkah. Mohon agar segera hal ini ditindak lanjuti dengan cepat,” tandas Alkatiri.

Ancaman air pasang disertai gelombang ini, bukan baru pernah terjadi sebab menurutnya, dampak bencana alam itu juga kini mengintai setidaknya 15 KK di wilayah pesisir desa itu.

“Ada kurang lebih 15 KK yang terdampak akibat abrasi dari ganasnya gelombang air pasang itu. Kita harap BPBD berkordinasi dengan instansi teknis lainnya agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, warga bisa dapat penanganannya,” tandas Alkatiri.(S-17)