AMBON, Siwalimanews – Penularan Covid-19 di Kota Ambon,  kian meluas. Sejumlah klaster baru pun bermun­culan. Terutama klaster perkantoran, di mana masifnya ting-kat penularan di instansi pemerintah.

Tim Gugus Tugas Percepat­an Penanganan Covid-19 Ma­luku memastikan, jumlah pe­gawai Balai Pengawas Obat dan Ma­kanan (BPOM) yang terpapar Covid-19, terus ber­tambah.

Sehari sebelumnya, jumlah yang terpapar virus mematikan di BPOM ada 36 orang. Kini, me­nurut Kasrul, angka ter-sebut bertambah menjadi 46 orang. “Hari ini ada penam­bahan 10 orang di BPOM,” kata Kasrul  kepada warta­wan, di Kantor Gu­bernur Maluku, Senin (3/8) sore.

Kantor BPOM sendiri sudah di­tutup sejak Selasa (28/7), saat dike­tahui ada sejumlah pegawainya terpapar Covid-19, termasuk Hariani, Kepala BPOM Ambon.

Kasrul mengatakan, sudah mela­kukan penanganan terhadap pega­wai BPOM yang terpapar.

“10 pegawai yang baru terpapar ini telah menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, dan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan kepada mereka,” katanya.

Tambahnya, bila nantinya setelah pemeriksaan diketahui ada yang tidak bergejala, mereka akan dima­sukan ke Diklat BPSDM. “Tapi kalau bergejala, kita pindahkan ke rumah sakit,” jelas Kasrul.

Ia mengaku, sejauh ini aktivitas di Kantor BPOM Ambon sudah tak berjalan lagi, sebab kantornya sudah ditutup, dan aktivitasnya dipindah­kan ke rumah masing-masing pe­gawai.

Selain itu, Kasrul juga mengakui ada satu anggota DPRD Provinsi Malu­ku juga terpapar Covid-19.

Kasrul juga membenarkan Ang­gota DPRD yang terpapar Covid-19, merupakan pelaku perjalanan dari Jakarta. “Hasil swab TCM dinyata­kan positif,” ujarnya, sambil meya­kinkan kalau saat ini Anggota DPRD tersebut, sudah menjalani karantina mandiri di rumah.

“Beliau sudah karantina (mandiri) di rumah, sehingga tidak meng­ganggu agenda kerja DPRD. Semua agenda DPRD tetap berjalan,” lanjut Kasrul.

Masih menurut Kasrul, pihaknya juga sudah melakukan koodinasi de­ngan sekretaris dewan untuk segera melakukan tracing kepada seluruh anggota DPRD.

“Akan dilakukan traking kepada semua anggota DPRD, mungkin besok dilakukan tes swab,” katanya.

Namun demikian, Kasrul mengaku belum berniat untuk menghentikan aktivitas di gedung wakil rakyat itu. “Kita belum ada (kebijakan) menu­tup aktivitas kantor,” ujarnya.

1 Anggota dan 2 Pegawai

Sebelumnya, Ketua DPRD Pro­vinsi Malu­ku, Lucky Wattimury kepada war­tawan, membenarkan ada satu anggota dan dua pegawai Sek­retariat DPRD Maluku yang hasil pemeriksaan positif Covid-19.

“Karena itu mulai hari ini, ada pengetatan orang masuk keluar kan­tor,” ujar Wattimury kepada warta­wan, Senin (3/8) siang.

Dikatakan, saat ini pihaknya su­dah minta kepada sekretariat DPRD, agar semua akses masuk dan keluar pada lembaga perwakilan ini di­perketat.

Lanjutnya, kebijakan itu dimak­sudkan untuk menjaga agar masya­rakat yang datang tetap aman, dan para anggota DPRD Maluku serta staf juga tetap aman.

Politisi PDIP itu berjanji akan terus melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas percepatan penanga­nan Covid-19, untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya yang dianggap perlu.

Dijelaskan, salah satu anggota DP­RD Maluku yang terpapar Covid-19 diketahui berawal dari rapid test yang dilakukan enam anggota, un­tuk me­lengkapi dokumen perjalanan tugas pengawasan ke Kabupaten Buru.

Berdasarkan hasil rapid test, di­ketahui tersebut dua orang dinyata­kan reaktif, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. “Hasil­nya, seorang diyatakan positif Covid-19,” ujarnya.

Ditanya siapa nama anggota DP­RD dan pegawai yang terpapar tersebut, Wattimury mengelak. Nanti dicek dulu,” tambahnya.

Bendahara PDIP Maluku itu ber­janji bila ada penambahan kasus baru, maka selaku dia akan me­ng­ambil keputusan tegas untuk menutup sementara semua proses perkantoran DPRD Maluku untuk mencegah penyebaran.

“Nanti kita lihat, kalau memang ada 5 orang saja yang terpapar, maka beta langsung tutup aktifitas DPRD Maluku,” janjinya.

Informasi yang diperoleh Siwa­lima dari berbagai sumber menye­butkan, kuat dugaan anggota DPRD yang terpapar Covid-19 ini diduga terinfeksi saat berada di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kuat dugaan anggota DPRD ini terpapar saat ke Jakarta bersama Komisi IV untuk bahas Ranperda tentang Blok Masela,” ujar sumber tersebut yang enggan namanya dipublikasikan.

Sementara Sumber Siwalima di Baileo Rakyat, Karang Panjang, me­mastikan, satu dari dua pegawai Sekretariat DPRD yang terpapar, diduga kuat tertular dari suaminya, yang sebelumnya sudah ditangani tim gugus tugas.

Tutup Kantor

Anggota DPRD Maluku, Turaya Samal, mendesak agar semua proses perkatoran pada DPRD Maluku untuk sementara dihentikan.

“Selayaknya harus ditutup se­mentara untuk diserilisasi dulu,” tegas Anggota Fraksi PKS ini.

Menurutnya, penutupan semua aktifitas kantor bertujuan untuk menserilisasi kantor sehingga pen­cegahan penyebaran Covid-19 da­lam lingkungan DPRD Maluku dapat dilakukan dan tidak menimbulkan kasus baru.

Terkait dengan proses kerja de­wan, Turaya menegaskan dengan adanya saranadan prasarana online, maka dapat digunakan untuk men­jalankan semua tugas-tugas DPRD.

“Aktifitas  kantor biar dari rumah sehingga kalau ada rapat sebaiknya kita virtual untuk sementara,” ce­tusnya.

Hal senada juga disampaikan Ke­tua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethool yang meminta agar semua proses perkantoran ditutup semen­tara untuk kepentingan steri­lisasi.

“Kalau ada anggota dan staf yang terkena maka perlu ditutup jua untuk disetrilkan agar memutus mata rantai Covid-19,” ungkap Anggota Fraksi Gerindra itu.

Menurutnya, saat ini sebagian besar anggota DPRD sementara menjalankan tugas diluar kantor, sehingga kesempatan ini dapat digunakan untuk segera menutup kantor yang ada.

Diakuinya, aktifitas kedewanan tidak boleh terhenti, karena jika ang­gota diliburkan selama 2 minggu maka ada hal-hal yang harus dipu­tuskan segera itu tidak dapat dilaku­kan, sehingga dari semua anggota DPRD yang non reaktif dapat tetap bekerja. (Cr-2/S-39)