BULA, Siwalimanews – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Seram Bagian Timur, akan terus berupaya melakukan pendampingan disetiap desa untuk menurunkan angka kasus stunting di daerah tersebut.

Pendampingan tersebut melibatkan para tenaga kesehatan, Tim Penggerak PKK maupun pihak BKKBN sendiri, tim pendampingan ini akan melakukan berbagai kegiatan di setiap desa lokus stunting.

“Strategi yang kita pakai itu untuk mengoptimalkan tim pendampingan, karna mereka ada di lapangan jadi mereka bisa melakukan berbagai macam pelaksanaan kegiatan, sehingga kami dari BKKBN membentuk kader disetiap kecematan,” ungkap Plt Kepala BKKBN SBT Ansar Wattimena kepada wartawan disela-sela kegiatan indentifikasi audit kasus stunting di salahs atu café di Kota Bula, Jumat (15/9).

Wattimena mengaku, stunting ibaratnya sebagai calon pengantin, jadi sebelum tiga bulan masuk pada jenjang pernikahan mereka sudah harus terdaftar di kantor agama.

Disini nanti dilihat lagi kalau pasangan pengantin ini kurang dari 23 tahun, berarti itu tidak normal, sebab rata- rata dari perkawinan di bawah umur, resiko stuntingnya tinggi.

Baca Juga: Sahubawa Apresiasi Program Jaksa Garda Desa

“Untuk itu, harus ada pendampingan, serta melakukan komunikasi informasi dan edukasi. Jadi kita selalu menyampaikan informasi dan sebagainya kepada mereka supaya tahu persis, tentang resiko itu akan muncul,” ujarnya.

Hal ini dilakukan kata Wattimena dalam rangka mendeteksi kasus stunting sejak dini. Untuk lokusnya terdapat di lima kecematan yakni, Kecematan Werinama, Kilmury, Seram Timur, Pulau Gorom, dan Kecematan Pulau Panjang.

Dari lima lokus ini, sudah ada sekitar 14 desa yang terdapat kasus stunting, dimana pada tahun 2022 mencapai 42,90 persen, namun kini angkanya sudah berkurang.

“Target BKKBN SBT bebas stunting di tahun 2024. Insa Allah dari preflensi yang sudah turun dari 24,1 persen turun menjadi 17, 8 persen. Kedepan ini kita targetkan 14 persen sesuai target nasional,” ucapnya. (S-27)