TIAKUR, Siwalimanews – Puluhan rumah tidak layak huni yang berada di Dusun Kyera dan desa Tounwawan, kecamatan moa lakor mulai dibenahi Pemda Maluku Barat Daya.

Guna merenovasi 30 rumah warga tersebut Pemda MBD merogoh koceknya tidak sedikit melalui APBD  tahun  2023 senilai ratusan juta rupiah.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Benyamin Thomas Noach kepada perwakilan warga  di Balai Dusun Kyera belum lama ini.

Dalam sambutan orang nomor satu di MBD mengaku apa yang dilakukan saat ini untuk mengejar ketertinggalan kemiskinan bumi kalwedo

“Pemerintah terus melakukan intervensi program kegiatan yang mendukung penanggulangan ke­miskinan daerah tersebut. Secara statistik, MBD berada pada kategori termiskin di Maluku, tetapi trend laju penurunan angka kemiskinan, MBD ada pada track yang positif,” jelas­nya.

Untuk itu ia berbesar agar pelak­sanaan program perbaikan rumah tidak layak huni ini harus tepat sasaran, efisien dan efektif, bahkan perbaikan rumah tidak layak huni untuk memenuhi syarat layak huni, meskipun kelihatannya sederhana.

“Saya minta semua pihak, pastikan bahwa bisa berjalan dengan baik. Dibangunnya rumah layak huni agar masyarakat di dalamnya sehat, agar anak-anak kita tumbuh menjadi sehat, pintar untuk melanjutkan pembangunan di MBD,” tegasnya

Bupati menambahkan minimal rumah rakyat harus ditata dengan baik. Yang paling utama dari seluruh proses pembangunan ini yaitu kebersamaan.

Kebersamaan yang terbangun antara pemerintah dan gereja harus­nya selalu dijaga dan dipelihara se­hingga tujuan bermasyarakat dapat terwujud.

“Kolaborasi gereja dan peme­rintah daerah ini mau mengajarkan kita semua bahwa harus ada kese­tiakawanan sosial. Kalau saudara kita susah, jangan biarkan dia susah sendiri. Kita sama-sama. Mensejah­terakan sesama sesungguhnya tidak mengurangi sedikitpun harta kita,” ujarnya.

Ditambahkannya bahwa sema­ngat yang kuat, tekad yang kuat, serta tidak hanya memprotes, tidak sekedar hanya koreksi, teriak-teriak kekurangan tapi tidak ada solusi.

Ditempat yang sama, Ketua MPH Sinode GPM pendeta Elifas Mas­paitella menyampaikan bahwa GPM berpikir keras untuk meningkatkan kualitas hunian umat.

“Gereja telah mengambil kepu­tusan untuk bersama-sama dengan pemerintah mendorong masyarakat kita keluar dari  garis kemiskinan,” ucapnya.

Diakui walaupun menurut GPM, parameter-parameter kemiskinan yang perlu dikoreksi, karena peme­rintah pusat sudah menetapkan Maluku sebagai provinsi termiskin nomor empat.

Bagi GPM, kita harus berusaha bersama pemerintah untuk meng­angkat masyarakat kita keluar dari garis kemiskinan,” kata Elifas.

Dirinya menambahkan beberapa langkah strategis gereja melalui aktivitas ekonomi diantaranya ge­rakan keluarga menanam, gerakan keluarga melaut, gerakan keluarga memasar yang adalah bentuk tang­gung jawab gereja untuk memper­cepat proses pembangunan masya­rakat sehingga mereka bisa keluar dari ambang kemiskinan.

Waktu membaca data, kabupaten yang miskin, GPM justru merasa ter­beban sebab 6 kabupaten di Maluku dan 2 kabupaten di Maluku Utara.

“Itu ada warga GPM dan dalam jumlah yang sangat banyak. Akhirnya gereja merasa kita harus berkolaborasi bertanggung jawab melakukan bersama-sama dengan pemerintah terhadap upaya ini,” ujarnya.

Hadir juga dalam penyerahan bantuan itu Wakil Bupati Agustinus Kilikily, Ketua Yayasan Ina Ama, Pieter Saimima, kepada perwakilan KK penerima bantuan. (Mg-1)