AMBON, Siwalimanews – Puluhan peserta Studi Strategi Dalam Negeri Lembaga Ketahanan Nasional (SSDN Lemhanas) menyambangi DPRD Provinsi Maluku.

Kedatangan peserta SSDN Lemhanas ke DPRD Maluku untuk melakukan studi lapangan itu, diterima Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury dan didampingi sejumlah anggota DPRD di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (4/7).

Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Sugeng Santoso dalam sambutannya mengatakan, program studi strategis dalam negeri dilakukan praktek lapangan dengan tjujuan untuk memberikan pelajaran bagi peserta sekaligus melihat langsung tata kelola pembangunan dan ketahanan nasional di Maluku.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, maka Lemhannas perlu untuk melihat langsung kondisi ditengah-tengah masyarakat, guna melakukan pengkajian terhadap semua permasalahan bangsa.

“SSDN ini salah satu program praktik lapangan guna mempelajari potensi didaerah-daerah dan berbagai masalah, baik geografis, demografi, politik, sosial, budaya pertahanan dan keamanan,” jelasnya.

Semua masukan yang disampaikan kata Sugeng, akan menjadi pengalaman teoritis, sehingga memiliki kepekaan dan kepedulian guna memecahkan masalah kemasyarakatan.

Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury pada kesmepatan itu menjelaskan, Maluku memiliki laut yang luas atau 92.4 persen dan daratannya hanya 7,6 persen, tetapi jumlah luas daratan inilah yang kemudian merugikan Maluku saat perhitungan Dana Alokasi Umum.

“Perhitungan DAU dari aspek luas wilayah daratan sangat merugikan masyarakat Maluku, artinya jika skema perhitungan ini tidak diubah, maka Maluku tidak akan keluar dari kemiskinan,” ujar Wattimury.

Salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan DAU Maluku hanyalah dengan menetapkan RUU Daerah Kepulauan dan Lumbung Ikan Nasional, yang mestinya ditetapkan menjadi undang-undang.

“Kami minta pemerintah untuk tetapkan Maluku LIN dan RUU Daerah Kepulauan yang sejak 11 tahun digagas, harus ditetapkan, sehingga keberpihakan negara kepada Maluku terjadi,” tandas Wattimury.

Apalagi kata Wattimury, saat ini Maluku masuk dalam daerah termiskin ke-empat, karena itu negara sudah saatnya memperhatikan Maluku sebagai salah satu daerah yang mempertahankan negara ini.

“Saya berharap, semua masukan yang disampaikan dapat diteruskan ke pemerintah pusat, sehingga ada kebijakan yang berpihak ke Maluku.(S-20)