AMBON, Siwalimanews – Belasan pengurus rame-rame mengundurkan diri dari Golkar Maluku. Sejumlah penyebab menjadi alasan mereka keluar dari kepengurasan partai berlambang pohon beringin ini.

Mereka yang menyata­kan mengundurkan diri dari kepengurusan DPD Partai Golkar Maluku periode 2020-2025 sebanyak 15 orang.

Sejumlah alasan yang me­latari mereka mengun­dur­kan diri dari kabinet Ramly Umasugi dan Lessy Siahay diantaranya, rekrut­men kepengurusan DPD Golkar Maluku tidak sesuai dengan mekanisme dalam Anggaran Dasar dan Ang­garan Rumah Tangga  Partai Golkar.

Kemudian sejumlah wajah baru yang bukan kader Golkar diakomodir dalam kepengurusan, dan diberikan jabatan strategis. Sementara, kader-kader Golkar yang dinilai memiliki saham besar bagi partai dan di­anggap kader-kader potensial di­depak.

Pernyataan pengunduran diri disampaikan di depan Kantor DPD Golkar Maluku, Karang Panjang Ambon, Rabu (3/6).

“Kami ada 15 orang pengurus yang menyatakan sikap mundur dari kepengurusan DPD saat ini karena kami menilai proses rekrutmen ini tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART,” tandas Wakil Ketua Bidang Hubungan Ormas DPD Partai Golkar Maluku, Subhan Pattimahu saat dihubungi Siwalima, melalui tele­pon selulernya.

Para pengurus yang mundur di­antaranya, Erleen Lounapessy se­bagai Wakil Ketua Bidang Kerja­sama Koperasi, UKM dan LSM, Fai­sal Latuconsina dari Wakil Sekre­taris Bidang Kerjasama Daerah dan Pera­turan Daerah, Ibnu Hendro Wi­dodo dari Bendahara, Boyke Lesnu­sa dari jabatan Wakil Bendahara.

Kemudian Raffi Ameth mundur dari jabatan Biro Organisasi dan Keanggotaan, Nita Bin Umar dari Biro Pemenangan Pemilu Wilayah Kota Ambon, Dino Nahumarury dari Biro Pemenangan Pemilu Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Iwan Elpepa dari Biro Media dan Peng­galangan Opini, dan Josina R Sie­gers dari jabatan Wakil Sekretaris Bidang Kerjasama Koperasi, UKM dan LSM.

“Ada 15 teman-teman, itu seba­gian yang saya ingat tetapi kami ada 15 yang menyatakan mundur, karena kami menilai, kepengurusan saat ini tidak melalui mekanisme,” ujar Patti­mahu.

Pattimahu menjelaskan, hasil Musda Partai Golkar Maluku pada 7 Maret 2020 lalu membentuk tim formatur yang diketuai Ramly Uma­sugi, dan dari unsur DPP Hamzah Sangadji selaku Koordinator Wila­yah Maluku dan Maluku Utara. Na­mun hingga diterbitkannya SK DPP Partai Golkar Nomor: SKEP-24/DPP/GOLKAR/V/2020 tentang Penge­sahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Pro­vinsi Maluku masa bakti 2020-2025, sama sekali tidak diketahui oleh Hamzah Sangadji.

“Rekrutmen pengurus harus sesuai Juklak 02 DPP Partai Golkar tentang musyawarah dan rapat-rapat dan khususnya pasal 39-40 tentang wewenang formatur. Saat ini kan sedang dalam Corona sehingga formatur tidak bisa duduk bersama, tetapi by telepon. Setelah ketua for­matur tandatangani kepengurusan dan sebelum sampaikan ke DPP harus juga ditandatangani oleh pak Hamzah, tetapi ini kan tidak,” tandas Pattimahu.

Lanjut Pattimahu, yang lebih me­ngecewakan lagi, banyak kader Golkar yang disingkirkan, dan diang­kat orang-orang dari luar partai menduduki jabatan strategis.

Ia menilai, Ramly selaku Ketua DPD Partai Golkar Maluku tidak membawa semangat rekonsoliasi, dan semangat orang basudara.

Pattimahu mengungkapkan, Wakil Ketua Umum DPP Azis Syamsudin saat membuka Musda Golkar 7 Maret lalu telah mengingatkan agar semua kader Golkar harus dirangkul. Tetapi yang terjadi, banyak kader didepak.

“Pak Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Azis Syamsuddin ketika membuka Musda DPD Golkar Maluku 7 Maret lalu di Aston me­ngungkapkan Musda ini harus merangkul semua kader Golkar dan semua harus diakomodir, yang ke­marin tercerai berai semua harus diakomodir, tetapi ini tidak,” ujarnya.

Ia meminta DPP untuk merevisi kembali kepengurusan Golkar Ma­luku periode 2020-2025.

“Semua kader harus dikumpulkan kembali, sehingga posisi yang ada menjadi posisi yang kuat dan kita siap menghadapi pertarungan-per­tarungan politik pada pilkada Desember 2020 nanti, Pileg, Pilpres,” tandas Pattimahu.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Ramly Ibrahim Uma­sugi ketika dikonfirmasi Siwalima terkait pengunduran diri 15 pengu­rus ter­sebut, menanggapi dengan santai. Menurutnya, pengunduran diri mereka  hanya sebatas meng­klaim.

“Itu kan klaim saja pengunduran diri,” katanya singkat melalui whats­app tadi malam.

Ketika ditanya jika pengunduran resmi disampaikan ke DPP, apa langkah yang akan dilakukannya, kata Ramly, akan berkoordinasi dengan DPP.  “Akan koordinasi de­ngan DPP,” ujarnya singkat.

Kader Kecewa

Mantan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Maluku Bidang Pemenang Pemilu Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Hanny Pariela me­ngaku kecewa dengan rekrutmen pengurus Golkar Maluku tahun 2020-2025, karena tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART.

“Dalam perekrutmen kepengu­rusan partai tidak sesuai dengan AD/ART. Ada wajah baru, tidak ada ke­hormanisan dan keterwakilan wila­yah serta keseimbangan. Secara proposional, ini tidak terlihat,” tandas Pariela.

Pariela juga menilai, rekrutmen pengurus Golkar Maluku ilegal, karena tidak diketahui oleh Hamzah Sangadji sebagai Korwil DPP Partai Golkar Maluku dan Maluku Utara, yang juga masuk dalam tim formatur.

“Hasil terkonfirmasi kami Pak Hamzah tidak mengetahui, karena dalam penyusunan formatur saat Musda kemarin sebelum diusulkan ke DPP itu pak Hamzah selaku unsur yang diutus oleh DPP, berita acara­nya diketahui oleh beliau, tetapi sampai sekarang beliau tidak tahu. Sehingga SK DPP ini kami nilai legal, tetapi proses rekrutmennya tidak ilegal,” ujarnya.

Sebagai kader, Pariela mengha­rapkan Partai Golkar kedepan lebih baik. Namun sayangnya, banyak kader yang dinilai sangat potensial dan punya loyalitas dan dedikasi justru tidak diakomodir.

“Partai ini punya mekanisme sehingga tidak asal copot saja, orang-orang dari partai lain yang ganti-ganti partai, tiba-tiba masuk partai Golkar lalu kemudian berikan jabatan strategis,” ujarnya.

Ia berharap, DPP melihat situasi di Maluku dan merevisi kembali SK kepengurusan DPD Golkar Maluku.

Sementara Hamzah Sangadji yang dihubungi beberapa kali, namun tidak mengangkat telepon.

Palang Kantor Golkar

Kader senior be­reaksi keras menyikapi SK Pengurus DPD Golkar Maluku periode 2020-2025.

Mantan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD Partai Golkar Pro­vinsi Maluku, Ridwan Marasabessy ngamuk dan memalang Kantor DPD Golkar Maluku yang terletak di Karang Panjang, Selasa (2/6) sekitar pukul 14.00 WIT.

Pintu masuk kantor dipalang oleh kader senior Golkar ini dengan menggu­nakan kayu balok. Sebelum dipa­lang, Ridwan terlebih dahulu meru­sak kaca jendela. Sejumlah kader hanya menonton dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Setelah puas dengan aksinya, eks anggota DPRD Maluku itu kemu­dian memberikan keterangan kepada wartawan. Dalam keterangannya, Ridwan mengecam keras Ketua DPD Golkar Maluku, Ramly Umasugi yang melengserkan sejumlah kader yang sudah lama berkecimpun dan membangun partai berlambang pohon beringin itu.

Bagi Ridwan, mengakomodir wajah-wajah baru yang adalah kutu loncat dari parpol lain menduduki jabatan strategis di Golkar Maluku sangat mengecewakan.

“Saya melakukan ini karena mosi tidak percaya saya terhadap Ramly Umasugi Bupati Buru yang telah terpilih menjadi Ketua DPD I Partai Golkar,” tandas Ridwan.

Dikatakan, langkah pemalangan dan penghancuran kaca jendela kantor DPD Golkar Maluku sebagai bentuk protes terhadap Ramly. Ridwan mengaku kecewa dan siap mempertanggungjawabkan perbua­tannya baik di pihak kepolisian maupun ke DPP.

“Saya tidak banyak komentar dengan apa yang telah saya lakukan, sekalipun Ramly akan bawa saya ke ranah manapun. Apakah itu di ke­polisian bahkan sampai ke DPP saya siap untuk mempertanggungjawab­kan apa yang telah saya lakukan,” tegasnya.

Diakui Ridwan, perbuatan ini dila­kukan seorang diri, dan tak meli­batkan siapapun. Ia tidak mau me­nyusahkan kader lain. “Tindakan ini saya sendiri lakukan. Untuk apa kita bikin orang susah,” ujarnya.

Ridwan juga menyampaikan pesan kepada Ramly, kalau dirinya siap dipecat dari Partai Golkar.

“Katakan buat Ramly sekalipun dengan kasus ini pada akhirnya saya harus dipecat dari Partai Golkar, maka saya siap untuk dipecat dari Golkar. Ramly jangan takabur de­ngan jabatannya, sebab sekalipun DPP mencabut kartu keanggotaan, saya tetap akan memperta­nggung­jawabkan perbuatan saya, karena partai ini milik bersama,” tandasnya.

Ridwan menilai rekrutmen orang-orang yang masuk dalam kepengu­rusan DPD Golkar Maluku kali ini amburadul, sebab terdapat bekas kader partai lain masuk dalam kepengurusan.

“Kan ada orang yang telah masuk, mundur lagi terus masuk lagi. Kemarin baru ikut caleg dari PKB tiba-tiba masuk jadi wakil ketua, aturan seperti apa itu. Kok teman-teman yang berdarah-darah dengan partai disingkirkan,” ungkapnya.

Ridwan menegaskan, dirinya akan melaporkan Ramly ke DPP, dan meminta DPP mengevaluasi kepe­ngu­rusan tersebut, karena tidak sesuai dengan mekanisme partai.

“Saya lakukan ini bukan untuk masuk dalam pengurus, kalau untuk keputusan ini saya tidak masuk maka saya sangat berterima kasih. Dan yang terpenting tolong perbaiki internal, karena orang yang baru kemarin caleg dari partai-partai lain kok bisa langsung jadi wakil ketua,” ujarnya.

Ridwan juga menegaskan, lebih baik dirinya merusak kantor partai, dari pada internal partai dirusak.

“Lebih baik saya merusaki kantor dari pada mereka merusak internal partai karena kejahatan yang Ramly Umasugi lakukan untuk partai juga banyak, namun mengapa beliau tidak diadili,” tandasnya.

Mantan Ketua DPD Golkar Maluku Bidang Pemenang Pemilu Malteng, Hairudin Tuarita yang juga dilengserkan dari kepengurusan mengungkapkan, tindakan yang dilakukan Ridwan merupakan bentuk kekecewaan.

Ia mengharapkan, Ramly menga­komordir seluruh kader Golkar. Ja­ngan kader disingkirkan, dan mengakomodir kader dari partai lain.

“Kekecewaan di situ, memang kemarin tidak sejalan, tapi kan harus akomodir kader-kader itu. Kok ada orang yang tidak pernah di partai keluar, kemudian masuk dan diberi­kan posisi strategis,” kata Tuarita.

Tindakan Ramly, lanjut Tuarita, dapat menghancurkan Partai Golkar kedepan, apalagi komposisi yang dibuat tidak homogen. (S-19)