AMBON, Siwalimanews – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memutakhirkan data jaringan jalan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

BNPP melalui Keasdepan Infrastruktur Fisik telah menerjunkan tim untuk melaksanakan tracking jalan pada 14-16 Juni 2022 kemarin.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin mengaku, telah melaksanakan koordinasi terkait tracking jalan bersama Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebelum ke lapangan.

“Terdapat tiga tim yang diterjunkan ke lapangan. Tiga tim tersebut mensurvei beberapa ruas jalan antara lain ruas sepanjang Jalan Trans Kalimantan/Jalan Nasional (Binuang–Long Umung–Long Bawan) dan Jalan Lingkar Krayan (Long Layu–Binuang) di Kecamatan Krayan Timur, Mualak–Long Puak jalan non status sebagai penghubung ke Kecamatan Krayan Barat, Jalan Bario pada Desa Long Tugul–Lembudud, dan beberapa ruas jalan desa dengan status jalan kabupaten sebagai akses menuju pertanian, perkebunan dan peternakan pada 12 desa,” urai Jeffry dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Rabu (6/7).

Tim BNPP kata Jeffry, mendapati masih adanya ruas jalan berupa tanah, tanah lumpur, dan tumpang tindih dalam fungsi dan statusnya. Ruas-ruas jalan tersebut perlu penanganan serius untuk ditangani oleh kementerian teknis terkait.

“Sehingga diperlukan koreksi dan penyesuaian ruas-ruas jalan sesuai surat keputusan yang diturunkan dari SK Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten,” ujar Jeffry.

Jeffry mengungkapkan, updating SK Jalan Desa Strategis tersebut perlu dilakukan untuk memfasilitasi usulan pembangunan jalan non status, agar dapat diusulkan dalam DAK Fisik Transdes.

BNPP akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mitra BNPP dan Pemda Nunukan untuk membahas hasil survei jalan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan.

“Sebagai tindaklanjut tracking dimaksud, pada kesempatan pertama akan dilakukan rapat koordinasi bersama kementerian mitra dan Pemerintah Daerah Nunukan di Jakarta,” jelas Jeffry.(S-06)