AMBON, Siwalimanews – TNI-AL, Kemente­rian Kelautan dan Peri­kanan (KKP) serta Po­lairud diminta tingkat­kan pengawasannya di perairan laut Aru. Kon­disi perairan laut Aru sa­at ini sangat mempri­hatinkan lantaran ber­bagai peristiwa tindak pidana rentan dan ke­rap terjadi.

Sebut saja perkela­hian antar sesama ABK di kapal-kapal pencari ikan dan lainnya. Kemudian peram­pokan di tengah laut yang akibatnya sejumlah kapal mulai meninggalkan Aru termausk yang terakhir per­buadakan yang dilakukan kapal asing terhadap ABK asal Indonesia.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Pro­vinsi Maluku, Amir Rumra menga­takan, laut di Arafura sudah tidak aman lagi untuk melakukan aktivitas perikanan, karena dari sisi kenya­ma­nan sudah tidak aman, sehingga dimintakan kepada pihak-pihak terkait yakni TNI-AL, KKP dan Pol­air untuk lebih meningkatkan pe­ngawasannya.

“Wilayah Laut Arafura itu meru­pakan daerah perbatasan dan rata-rata laut di Maluku Tenggara adalah berbatasan dengan negara tetangga, jika tidak diawasi dengan ketat ditakutkan kasus ini akan terus ter­jadi dan menambah korban,” tandas Rumra, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (9/9).

Politisi PKS ini juga meminta agar kasus penganiayaan dan perampo­kan yang terjadi pada kapal-kapal di Laut Arafura itu jangan dipandang sebelah mata sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat.

“Ini penting sekali, karena Laut Arafura ini daerah perbatasan ka­rena kemungkinan besar wilayah ini juga akan terjadi pula berbagai tin­dak kejahatan lainnya seperti illegal fishing dan illegal oil,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Pro­vinsi Maluku, Temmy Oersepurny. Anggota DPRD Maluku dapil Kota Tual, Kabupaten Malra dan Kepu­lauan Aru ini mengingatkan berba­gai stakeholder yang berkepen­tingan untuk melakukan pengawas­an yang ketat di Laut Arafura.

“Saya meminta kepada semua stakeholder yang berkepentingan baik TNI AL, Polair dan KKP agar lebih melakukan pengawasan yang ketat karena di Laut Arafura sudah begitu banyak kapal-kapal dan KKP yang memberikan izin, jangan hanya memberikan izin saja tetapi juga harus  pengawasan,” tegas Oerse­purny, kepada Siwalima, di DPRD Maluku, Senin (9/9).

Laut Aru Memanas

Sebelumnya diberitakan, Perairan Aru terus memanas, setelah pem­ban­taian sesama ABK KM Mina Sejati, kini satu lagi peristiwa pe­ram­pokan dialami KM Pulau Mas 162 Selasa (3/9) malam.

Perampokan dilakukan sekelom­pok orang tidak dikenal saat posisi kapal antara Perairan Aru dan Kepu­lauan Kei. Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Adolof Bormasa dalam konferensi pers, Rabu (4/9) di Café Gospel Dobo me­ngakui ada peris­tiwa tersebut. Namun ia menolak peristiwa itu dise­but perampokan atau pembajakan.

“ini merupakan kriminal murni dan bukan perompak atau pembajakan,” tandas Bormasa.

Dikatakan, perampokan ini terjadi setelah KM Pulau Mas 162 berlayar dari arah Tual menuju Dobo, dan pada posisi antara laut Aru dan laut Kepulauan Kei, sekelompok orang berjumlah lima orang menggunakan senjata tajam dengan ditumpangi kapal kecil menghampiri KM. Pulau Mas 162 kemudian naik ke kapal dan mengancam ABK dan nakhoda, se­lanjutnya merampok uang tunai sebanyak Rp. 369 juta.

“KM. Pulau Mas 162 merupakan kapal pembeli ikan segar (hidup) dari Bali,” kata Bormasa.

Peristiwa itu terjadi saat KM Pu­lau Mas berada di posisi Perairan Aru dan Kei. Polres Aru tambah Bor­masa akan koordinasikan dengan Polres Maluku Tenggara untuk samasama melakukan penyelidikan kasus ini.

“Sebelumnya, berdasarkan infor­masi awal dari nakhoda KM Pulau Mas 162. kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi, sebelumnya ketika mereka berada di perairan karat (Saumlaki) dan Tual,”ungkap Bor­masa.

Dikatakan, saat ini KM Pulau Mas 162 sementara berlabuh di Dobo dan seluruh ABK dan nakhoda semen­tara diamankan untuk pengambilan keterangan. “Kita akan terbuka se­cara transparan sehingga tidak ada image negatif terhadap kita di Ka­bupaten Kepulauan Aru, bahwa Per­airan Aru rawan dengan perampo­kan,” ujar Bormasa. (S-25)