AMBON, Siwalimanews – Kepala Pemerintahan Negeri (K­PN) Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabu­paten Maluku Tengah (Mal­teng), Tamsir Tehuayo me­ngaku alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD) tidak cukup untuk mem­bangun di Dusun Walo­matan.

“Saya resmi dilantik pada 21 Juli 2021, saya baru memerintah terhi­tung satu tahun lebih dan setelah me­megang tabuk pemerintahan ini, saya melihat kondisi Dusun Wa­lomatan di Telutih Baru ini sangat memprihatinkan baik itu kehidupan masyarakatnya, tempat tinggalnya dan akses jalan masuk ke dusun dimana sekitar 200 meter itu rusak,” ungkap Tehuayo, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Jumat (20/1).

Dijelaskan, dirinya mempunyai visi misi untuk bagaimana menyele­saikan masalah-masalah di Negeri Telutih Baru termasuk di Dusun Walomatan.

“Salah satu prioritas saya adalah pembangunan rumah tinggal karena bagaimana mungkin kita mau ber­bicara tentang peningkatan ekonomi masyarakat, kalau rumah yang me­rupakan kebutuhan mereka juga tidak tersentuh. Disini saya juga ter­kendala dengan anggaran ditambah dengan regulasi penggunaan ang­ga­ran yang membuat kita memang harus hati-hati dalam penggunaan anggaran,” ujarnya.

Kata dia, di tahun 2021 anggaran yang kita alokasikan saja untuk BLT sebesar 800 juta  kemudian di tahun 2022 sebanyak 400 juta dari total dana sekitar Rp 1 miliar lebih, belum lagi kita membiayai sektor pendi­dikan, kesehatan, pemberdayaan dan sebagainya.

“Kendala-kendala inilah yang menjadi penghalang saya untuk tidak bisa mencapai visi dan misi namun saya juga telah berupaya untuk mencari cara lain melalui pembuatan proposal-proposal na­mun sampai saat ini kita hanya menunggu dan saya tidak akan pe­simis dengan proposal-proposal yang telah kami sampaikan melalui Pemda maupun DPRD,” katanya.

Ia mengaku bersyukur, ada itikat baik dari Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malteng yang akan tu­run kesana.

“Alhamdulilah, kalau ada anggota DPRD yang ingin berkunjung ke Dusun Walomatan dan kami sangat bersyukur atas kepriihatinan mereka terhadap kondisi di dusun terse­but,” ujarnya

Pihaknya juga membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan dusun ini kedepan.

Tehuayo mengatakan, dirinya ber­keinginan untuk menjadikan Dusun Wa­lomatan sebagai destinasi bu­daya.

“Kita akan mencoba menata rumah mereka agar layak huni dan meme­nuhi standar kesehatan tetapi tetap bernuansa budaya, misalnya mem­buat rumah panggung berlantai pa­pan tetapi layak huni dan saya juga akan meminta puskesmas untuk lebih banyak melakukan kegiatan sosialisasi untuk hidup bersih dan sehat karena saya lihat dusun itu kalau ditata dengan baik pasti bagus dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Tinjau

DPRD Kabupaten Malteng me­mas­tikan akan segera meninjau  Dusun Walomatan, Negeri guna me­lihat kondisi masyarakat setempat.

Ketua Komisi IV DPRD Malteng Arman Mualo, mengatakan, kunju­ngan yang dilakukan pihaknya itu untuk memastikan informasi serta untuk menghimpun data agar dapat ditindaklanjuti pemerintah kabupa­ten, sehingga pemenuhan kebutu­han dasar masyarakat di dusun itu dapat segera ditindaklanjuti.

“Dalam waktu dekat saya selaku Ketua Komisi IV, akan berkunjung kesana dan akan meninjau langsung kondisi yang ada di sana sehingga saya akan usulkan kebutuhan dasar apa yang paling prioritas untuk diperjuangkan,” tandas Mualo.

Ketua DPD PKS Kabupaten Ma­luku Tengah itu mengaku prihatin jika ada masyarakat yang masih hidup dalam kondisi terisolir serta minim kebutuhan dasar.

“Tentu kami sangat prihatin de­ngan berita yang memuat dan meng­ungkapkan fakta ada saudara kita yang hidup dalam situasi yang ku­rang menguntungkan di era saat ini, terutama mereka yang sebenarnya dapat dijangkau, karenanya dijamin akan segera turun ke Dusun Walo­matan untuk dapat melihat dari dekat kondisi masyarat di wilayah itu,” ujarnya.

Mualo menolak mempermasalah siapapun untuk menanggapi masa­lah ini. Sebab sikap bijak yang di­ambil, kata dia, adalah mencari so­lusi untuk mengatasi keluhan warga Dusun Walomatan.

“Saya kira tidak bijak kita mencari kambing hitam lagi dari masalah ini. Bagi kami kita harus sama-sama mencari solusi menangani keluhan masyarakat saat ini. Karenanya, kami berharap nantinya data dan infor­masi yang akan kami peroleh saat turun ke lokasi nanti dapat diper­juangkan untuk dapat memenuhi dan mengatasi keluhan dan kebu­tuhan warga di Dusun  Walomatan,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Peme­rintah Kabupaten Malteng diminta untuk tidak tutup mata dengan kondisi masyarakat Dusun Walo­matan, Negeri Telutih Baru, Keca­matan Tehoru, yang sangat mempri­hatinkan.

Kepada Siwalima, Kepala Dusun Walomatan, Antoria Latumutuwane mengisahkan kondisi dusun yang dipimpinnya itu sangat mempri­hatinkan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah kabupaten.

“Di Dusun Walomatan ini ada 45 kepala keluarga, kondisi mereka sangat memprihatinkan, karena kebutuhan dasar masyarakat disini tidak diperhatikan pemerintah mi­salnya pendidikan, kesehatan mau­pun infrastruktur jalan yang masih sangat minim,” ujarnya, di Ambon, Sabtu (14/1).

Ia mengaku, sampai sekarang di Dusun Walomatan itu hanya ada PAUD dan itu juga menggunakan gedung yang sudah tidak layak digunakan karena dinding dan atap yang rusak sementara masyarakat yang harus bersekolah di tingkat SD dan SMP harus ke negeri induk sementara untuk SMA harus ke Negeri Hatu, yang harus ditempuh dengan jalan kaki sejauh 6 kilo. Apalagi kondisi jalannya yang balum pernah dihotmix.

“Kami sangat terbatas dengan buku-buku pelajaran padahal me­reka sangat membutuhkan buku-buku sebagai penunjang pembela­jaran. Minimal dibutuhkan adanya perpustakaan atau taman bacaan karena jika ada taman bacaan atau perpustakaan mini di Dusun Walo­matang maka tentunya akan menam­bah wawasan dan meningkatkan minat baca anak-anak usia sekolah,” katanya.

Kata dia, gedung yang digunakan saat ini untuk PAUD itu merupakan gedung satu-satunya yang ada di Dusun Walomatan, yang juga diper­untukan sebagai balai pertemuan, sehingga pihaknya juga membu­tuhkan sebuah gedung yang repre­sentatif untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat setempat.

Belum lagi kondisi kesehatan, kata Latumutuwane, sangat mempri­hatinkan karena  minimnya infra­struktur kesehatan bahkan untuk memperoleh pelayanan kesehatan saja  harus ke negeri induk tetapi di negeri induk juga fasilitasnya minim.

“Jika ada warga yang sakit dan membutuhkan penanganan yang cepat sangat sulit walaupun sudah ke negeri induk maupun ke negeri tetangga yakni Negeri Mosso karena tidak ada ambulance jadi harus telepon ke kecamatan padahal itu jaraknya sekitar 30 kilo, namun kita juga sering terkendala dengan jaringan telkomsel dan listrik yang sering padam,” terangnya.

Kadus mengaku, masyarakat di Dusun Walomatan sangat terisolasi bahkan mau menjual hasil kebun saja sangat sulit karena kondisi infra­struktur jalan yang dan transportasi yang tidak memadai, apalagi disaat kondisi hujan pasti jalannya penuh lumpur.

“Yang terpenting adalah infra­struktur jalan masuk ke dusun yang kurang lebih 200 meter, supaya bisa membuka akses bagi masyarakat agar bisa menjual hasil panennya demi peningkatan kesejahteraan mereka,” harap Kadus.

Kadus mengatakan, selama ini tidak ada kepedulian dari peme­rintah kabupaten bahkan sudah dua kali pemilihan bupati dan wakil bupati, 100 persen pasangan Abua Tuasikal dan Marlatu Leleury menang namun mereka tidak mempedulikan kondisi masyarakat disini.

“Kami minta pemerintah kabupaten maupun provinsi dan pusat bisa membantu kami masyarakat di Dusun Walomatan agar kami tidak terisolasi. Kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sehingga kami sangat membutuhkan perhatian semua pihak,” pintanya. (S-08)