AMBON, Siwalimanews – Virus Corona (Covid-19) masih terus menghantui masyarakat Kota Ambon. Sayangnya, masyarakat masih belum sadar pentingnya protokol kesehatan. Sekretaris Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, James Maatita mengatakan, untuk memutuskan mata rantai virus mematikan itu tergantung masyarakat.

“Berhasil dan tidaknya memutuskan mata rantai Covid-19 ada di tangan masyarakat,” tandasnya kepada Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya Keca­matan Sirimau Kota Ambon, Jumat (11/9).

Menurutnya, pemerintah membuat regulasi dalam hal penanganan terma­suk penganggaran, namun semua ter­gan­tung kesadaran masyarakat. “Peme­rintah harus punya kewenangan untuk mendo­rong masyarakat menaati regu­lasi yang sudah dibuat terutama Pera­turan Walikota mengenai PSBB tran­sisi,” jelasnya.

Dikatakan, kondiisi sekarang menun­jukan dari PSBB ke PSBB hingga PSBB transisi sampai sudah dalam tahapan ke IV   tidak mampu menekan angka ter­kon­firmasi Covid-19.

“Hal ini karena adanya relaksasi atau kelonggaran yang dibuat pemerintah dalam Peraturan Walikota, justru ku­rang­nya pengawasan dan ketegasan sehingga membuat masyarakat seolah-olah tidak taat dan tidak lagi mempe­dulikan soal protokol kesehatan,” ungkap Maatita.

Dirinya menegaskan, jika PSBB transisi IV dilanjutkan ke tahap V atau apapun bentuknya, pemerintah Kota Ambon harus belajar dari pengalaman PSBB sudah harus menentukan strategi dan kebijakan yang lebih kuat memutus mata rantai.

“Jadi pengawasan harus lebih diper­ketat kemudian tidak hanya upaya pemutusan mata rantai dengan cara mengawasi pelaksanan regulasi dan protokol kesehatan, namun juga harus ada upaya lain dari pemerintah kota dalam hal ini upaya proses kesembuhan dipercepat,” kata Maatita.

Mantan Ketua DPRD Kota Ambon ini menilai, jika standar kesembuhan yang diberikan oleh dinas kesehatan hanya dengan vitamin saja harus juga ditambah dengan testimoni bahan baku lokal misalnya minyak kayu putih, cengkeh ini juga harus di dorong oleh pemkot untuk alokasikan dananya bagi mereka yang sudah terpapar yang sedang di isolasi.

Politisi PDI-P ini berharap pengawasan juga harus lebih diperketat untuk orang-orang yang diisolasikan mandiri jangan sampai timbul cluster baru.

Sementara itu, Hary Far-Far Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon me­ngatakan, dalam penangan covid-19, peme­rintah jangan hanya fokus pada masalah Covid saja namun masalah pemberdayaan. “Harus ada kestabilan ekonomi sampai sekarang pedagang kota jawa sudah dua minggu lebih belum ada langkah kongkrit yang diambil untuk pedagang kota jawa,” katanya.

Menurut Maatita, pemerintah juga harus melihat masalah covid ini secara baik karena kaitannya juga dengan hajat hidup banyak orang. “Bagaimana bisa PSBB tetap berjalan dan menge­sampingkan orang punya piring makan,” pungkas Maatita. (Mg-5)