AMBON, Siwalimanews – Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Zeth Pormes menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Ambon untuk memiliki kesadaran mentaati protokol kesehatan serta patuh pada kebijakan pemerintah.

Pasalnya, pandemi Covid-19 masih melanda dunia ini termasuk Indonesia dan juga Kota Ambon, untuk itu DPRD tetap mendukung apa yang ditetapkan oleh pemkot, mengingat Ambon masih ada dalam zona orange.

“Kita belum masuk dalam zona kuning. Nah untuk meredam penyebaran virus ini, maka masyarakat harus patuh terhadap kebijakan pemerintah serta taati protokol kesehatan,” himbaunya.

Menurutnya, jika masyarakat mentaati protokol kesehatan serta patuh terhadap kebijakan pemerintah, maka bisa saja setelah dua kali PSBB transisi, angka pasien terinveksi terus melonjak, maka pemerintah dapat kembali menerapkan PSBB.

Untuk itu, butuh kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, seperti tetap menjaga jarak, selalu memakai masker jika keluar rumah.

Baca Juga: Bahas RPH Tawiri, Komisi III akan Panggil Kadistan

“Jika kita semua patuh, maka saya yakin kita akan masuk ke zona kuning dan hidup dalam tatanan hidup baru atau new normal. Saya kira kebijakan pemerintah ini adalah kebijakan yang sangat baik untuk melindungi segenap rakyat di kota ini,” ucap Pormes

Kebijakan pemerintah kata Pormes, tentu sudah melalui kajian-kajian yang matang yang bertujuan baik untuk masyarakat. Salah satu contoh, ketika penerapan PSBB, Kota Ambon berhasil keluar dari zona merah masuk ke zona orange.

Untuk itu diharapkan, dengan penerapan PSBB transisi I dan II ini, Kota Ambon bisa keluar dari zona orange masuk ke zona kuning bahkan bisa masuk zona hijau, sehingga warga kota bisa hidup normal.

“Dari PSBB, kita berhasil masuk dari zona merah turun ke zona orange, dan PSBB transisi tahap I tadinya kita harapkan turun ke zona kuning atau hijau, sehingga kita masuk dalam kehidupan normal. Tapi masih ada yang terpapar, maka diperpanjang lagi transisi II,” tuturnya.

Disisi lain, muncul opini seakan-akan corona ini hantu atau fakta. Namun faktanya, banyak orang yang terpapar, sehingga masyarakat harus tetap waspada dalam menjalani kehidupan dengan protokol yang sudah ditetapkan.

“Saya kira, semua kebijakan dibentuk dan ditentukan oleh pemerintah itu baik untuk mampu meredam. Karena masyarakat adalah subjek dan objek untuk bagaimana bisa melawan ini, meskipun  pemerintah melakukan sistem regulasi, tapi kalau masyarakat tidak taat, sama saja,” tuturnya.

Ia berharap, pada PSBB transisi tahap II ini, seluruh lapisan masyarakat harus tetap mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah.(Mg-5)