AMBON, Siwalimanews – Pengamat olahraga Maluku Roni Samloy menilai, kegagalan beruntun yang dialami para atlet yang tengah bertanding dilaga PON XX Papua, sebagai akibat dari kegagalan Pemprov Maluku dalam meningkatkan prestasi olahraga di daerah ini.

“Memang ini banyak faktor yang menjadi penyebab capaian medali. Dan ini kalau gagal, karena kesalahan pemerintah daerah semata,” tandas Samloy kepada Siwalima, Rabu (6/10) menanggapi posisi kontingen Maluku yang masih berada di posisi 32 raihan medali pada PON XX Papua.

Selain itu kata Samloy, dukungan KONI dan Pemda terhadap para atlet selama pandemi Covid-19, juga terlihat tidak maksimal, sebab ketika atlet masuk pelatda mandiri di rumah, tidak ada pengawasan dari pemda maupun KONI.

“Kenapa atlet-atlet andalan gugur, karena tidak bisa menjaga waktu istirahat sebab ketika mau masuk TC mereka masih baga­-dang sampai tengah malam, bah­kan ada yang bekerja serabu­tan untuk cari nafkah. Ini penga­wasan yang tidak maksimal dari KONI dan Pemda,” tegasnya.

Selain itu sampai dengan saat ini, Pemda belum berani secara tegas memutuskan besaran jumlah bonus kepada atlet peraih medali. Artinya pemda jangan pernah menganggap medali sebagai hal sederhana dan hanya merangsang, tetapi bonus itu wajib.

Menurutnya, jika Pemda memi­-liki hati dan komitemen untuk membangun olahraga, maka mestinya bonus itu diumumkan sebelum atlet berangkat ke Papua, bukan sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada ketegasan dari pemda.

Menurutnya, orang tidak lagi membandingkan Maluku dan Papua dari aspek besaran APBD, tetapi orang akan menilai dari komitemen pemda dalam mengembangkan dan memajukan olahraga di Maluku.

“Ini soal komitemen, pemda kalau komitemen menentukan bonus, maka mereka menghar­gai atlet yang selama ini berlatih, karena yang mengangkat nama daerah diluar itu atlet,” jelasnya.

Tidak adanya keseimbangan peran antara KONI dan Pemda tambah Samloy, juga menjadi salah satu penyebab para atlet kebanggaan Maluku mengalami sejumlah kegagalan dalam PON XX, karena itu kedepannya perlu ada komitemen yang tinggai dari pemda. (S-50)