AMBON, Siwalimanews – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku mengakui penyerapan APBD hingga September 2023 belum maksimal.

Hal ini kata Sekda, bukan baru terjadi di tahun 2023, tetapi hampir setiap tahun terjadi dan tidak ada unsur kesengajaan.

“Benar, penyerapan APBD 2023 memang belum maksimal dan kita sudah jelaskan kepada DPRD Provinsi bahwa memang awal tahun hingga pertengahan tahun kegiatan infrastruktur baru mulai jalan dan baru cair uang muka,” ungkap Sekda kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (12/9).

Menurutnya, Pemprov Maluku melalui OPD-OPD teknis yang memiliki alokasi anggaran cukup besar terus didorong untuk lebih giat lagi dalam membelanjakan APBD.

Sebagai penanggung jawab pemerintahan, Sekda mengaku terus memantau proses realisasi APBD pada masing-masing OPD, sehingga diharapkan kerja-kerja OPD lebih maksimal lagi.

Walaupun penyerapan angga­ran minum, namun pelaksana tugas Kadis Kehutanan Provinsi Maluku ini memastikan jika pe­-ngawasan terus dilakukan, maka puncaknya di bulan Oktober dan November penyerapan APBD akan terealisasi dengan baik termasuk program pembangunan infrastruktur.

“Nanti Oktober dan November baru ada progress, karena pekerjaannya sudah mulai dibayarkan semuanya makanya di bulan itu pasti progres penyerapan APBD oleh Pemprov maksimal,” tegasnya.

Penyerapan APBD Minim

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga bulan September 2023 ini penyerapan APBD oleh Pemprov Maluku sangat minim dan belum mencapai 50 persen.

Karena itu, DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi Maluku percepat penyerapan APBD tahun 2023.

Penyerapan APBD yang masih minim ini ditemukan saat DPRD melalui badan anggaran melakukan pertemuan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pekan lalu.

“DPRD melalui Banggar sudah lakukan rapat dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh TAPD, terkait dengan laporan realisasi APBD selama 6 bulan, dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya, memang penyerapan belum terlalu signifikan,” ungkap Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (11/9).

Berdasarkan hasil evaluasi, lanjut Watubun, terdapat presentasi yang membanggakan terkait seluruh pendapatan dan belanja di dinas-dinas.

Namun, masih banyak hal yang belum terpenuhi, artinya ada anggaran pada badan atau dinas yang anggarannya betul-betul mencolok dengan nilai yang luar biasa, tapi dari aspek realisasi­nya belum memenuhi harapan.

Watubun menegaskan idealnya antara laporan realisasi itu sampai dengan enam bulan itu mestinya sudah harus di angka minimal 50 sampai 55 persen realisasinya, tapi faktanya belum.

“Kita menemukan juga belanja modal untuk kegiatan-kegiatan yang didalamnya ada hibah untuk Infrastruktur itu ada yang belum terealisasi secara maksimal, sehingga itu yang kita soroti,” ujar Watubun.

Politisi PDIP Maluku ini berharap, pemprov melalui OPD-OPD teknis dapat mempercepat penyerapan APBD agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat seiring dengan belanja pemerintah. (S-20)