DOBO, Siwalimanews – Pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU Kabupaten Kepulauan Aru hingga kini baru 60 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKAD Aru, J Ubyaan kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Rabu (29/7).

Dikatakan, untuk total anggaran bagi KPU Aru sebesar Rp. 23 miliar dan sudah dicairkan sebesar 60 persen atau Rp. 13.8 miliar dan sisa 40 persen atau Rp. 9.2 miliar akan dicairkan pada bulan Agustus 2020 nanti. Sebelumnya, pada tahun 2019 lalu telah dicairkan Rp. 500 juta.

Sementara untuk Bawaslu Aru, Polres Aru dan TNI AD semuanya sudah dicairkan 100 persen sejak dua bulan kemarin. “Untuk Bawaslu Aru total anggaran Rp. 9 milyar, Polres Aru Rp. 4 miliar dan TNI AD Rp. 1.4 miliar,” ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Aru, Ambran Bugis ketika dikonfirmasi mengakui hal tersebut, bahkan dirinya menambahkan ada penambahan Rp. 200 juta untuk pengadaan alat pelindung diri (APD).

Baca Juga: TNI/Polri dan Penyelenggara Pilkada Harus Netral

“Untuk anggaran NPHD dari Pemda Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 9 miliar sudah kita terima 100 persen,” katanya.

Selain itu, Bawaslu juga mendapat tambahan sebesar Rp. 200 juta lagi dari Pemda Aru untuk kebutuhan pembelian atau pengadaan APD. (S-25)