AMBON, Siwalimanews – Akademisi FISIP Unpatti, Said Lestaluhu mengatakan, untuk me­ngeluarkan Maluku dari kemiskinan yang terbe­lenggu, kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno harus merubah cara kelola peme­rintahan.

Untuk meraih itu, Murad-Orno harus melakukan tero­bosan dengan cara inovasi, artinya tidak serta merta mengharapkan modal yang dimiliki saja, tetapi lebih dari itu, kepemimpinan Murad-Orno harus mengoptimalkan semua sumber daya manusia untuk memiliki nilai tambah dalam kaitan dengan skill.

Menurut Lestaluhu, dari sisi sumber daya alam yang di­miliki Ma­luku cukup melim­pah. Tetapi sam­pai saat ini belum dioptimalkan de­ngan baik oleh pemerintah daerah sehingga belum mampu mem­beri­kan kontribusi bagi program kerja yang ada.

Salah satunya permasa­lahan yang dihadapi berkai­tan dengan etos kerja dan keterbatasan sumber daya khususnya pengetahuan dan teknologi, padahal Maluku memiliki laut yang cukup luas dengan potensi perikanan yang menjadi salah satu nilai ekspor yang cukup besar bagi Indonesia keluar negeri.

“Jadi persoalan yang ada harus dibarengi dengan terobosan dan inovasi baru yang dapat mengopti­malkan sumber daya alam yang di­miliki guna mensejahterakan mas­yarakat Maluku. Selain itu, cara pengelolaan pemerintahan saat ini dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku mesti diubah, artinya tidak serta mengharapkan modal yang dimiliki saja tetapi lebih dari itu, Pemerintah Provinsi Maluku harus mengoptimalkan semua sumber daya manusia untuk memiliki nilai tambah dalam kaitan dengan skill,” jelas Lestluhu kepada Siwa­lima di Ambon, Sabtu (21/8).

Dikatakan, dalam kaitan dengan Maluku ditetapkan sebagai LIN oleh pemerintah pusat ini harus menjadi peluang untuk menjawab semua persoalan baik pengangguran, ke­mis­kinan, kesehatan dan pendidi­kan yang menjadi program prioritas.

Meski begitu, Lestaluhu mengaku dalam situasi Covid-19 ini, keter­batasan untuk mengurai mata rantai kemiskinan sangatlah sulit, hal ini karena secara geografis Maluku ada­lah wilayah kepulauan yang terse­bar di kabupaten dan kota.

“Untuk menjawab hal ini, tugas Pemerintah Provinsi Maluku adalah bagaimana mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan semua kemam­puan pemda kabupaten dan kota untuk bisa mengoptimalkan berba­gai potensi yang dimiliki sehingga dapat memberikan nilai tambah. Jadi fungsi koordinasi sangat penting antara Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten dan kota. Tapi sayangnya sampai dengan saat ini fungsi koordinasi masih sangat lemah antara pemerintah provinsi dan pemda kabupaten kota,” ujarnya.

Memang akui Lestaluhu, bupati dan walikota memiliki jabatan politik yang dipilih oleh rakyat, sehingga ada garis-garis pembatas misalnya dukungan politik daerah yang berbeda dengan provinsi. Artinya jika sekat-sekat ini tidak ada, maka mudah sekali untuk gubernur bisa mengkoordinasikan hal itu.

Olehnya itu gubernur dan wakil gubernur harus berpikir luas dan harus menggerakkan semua kekua­tan kepala daerah untuk bisa meng­optimalkan sumber daya yang di­miliki daerah guna menjawab program kerja yang ditetapkan.

Visi Misi tak Jalan

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolat­lena menilai implementasi terhadap 16 program kerja yang dikampa­nyekan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku belum berjalan dengan baik.

“Memang Pemerintah Provinsi Maluku harus bekerja lebih keras dan betul-betul harus memperha­tikan visi dan misi terutama program kerja prioritas yang dijanjikan kepa­da masyarakat saat masa kampanye dan itu secara resmi juga dimasukan ke KPU sebagai syarat pencalonan saat ini,” ungkap Alimudin.

Selaku wakil rakyat, dirinya me­ngapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku saat ini, tetapi jangan sampai mengabaikan visi dan misi terutama program-program prio­ritas terutama yang berkaitan de­ngan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Kolatlena, persoalan pe­nggratisan kesehatan, peningkatan tenaga kerja, menekan angka kemis­kinan di Maluku, akses pendidikan yang mudah terjangkau harus men­jadi fokus Gurbernur dan Wakil Gubernur.

Namun, persoalan yang terjadi masyarakat masih disuguhkan se­tiap waktu dengan akses layanan dasar masyarakat di sebagian wila­yah Maluku yang begitu sulit karena tidak ada akses jalan menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sulit di jangkau.

“Soal ini yang mesti diperhatikan Gubernur sebagai konsekuensi dari janji politik kepada masyarakat dan masyarakat sedang menunggu janji itu direalisasikan,” tegasnya.

Tak hanya itu, berkaitan dengan pemindahan ibu kota ke Pulau Seram yang menjadi janji politik Gurbernur dan Wakil Gubernur Maluku sejauh ini sama sekali hilang karena tidak masuk dalam RPJMD akibatnya tidak lagi menjadi prioritas.

Karena itu, Kolatlena meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku disisa tahun pemerintahan ini harus lebih serius karena pada akhirnya gubernur akan dinilai berhasil atau tidak pemerintahan yang dipimpin terletak pada realisasi janji-janji politik kepada masyarakat.

Murad-Orno gagal

OKP Cipayung plus yaitu HMI, IMM, PMKRI GMNI, KAMMI dan GMKI, Kamis (19/8) mendatangi Baileo Rakyat, di Karang Panjang. Aksi ini sengaja dilakukan bertepa­tan dengan agenda paripurna DPRD dalam rangka HUT Provinsi Maluku ke-76.

Ratusan mahasiswa ini memprotes kegagalan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang dalam kepemimpinannya tak mampu menekan angka kemis­kinan. Selain itu, berbagai program strategis lain yang jadi andalan dalam visi dan misinya, sama sekali tidak berjalan.

Pantauan Siwalima, massa aksi tiba sekitar pukul 12.00 WIT dan la­ng­sung menyampaikan orasi mereka secara bergantian hingga pukul 15.00 WIT.

Ketua Umum HMI Cabang Ambon Burhanuddin Rumbow dalam orasi­nya mengatakan, terdapat banyak penyimpangan dalam kebijakan yang diambil pemerintah provinsi yang berdampak mengkerdilkan hak rakyat.

“Kebijakan pemprov dibawah kepemimpinan Murad Ismail dan Orno kami menilai ada penyim­pangan yang mengkerdilkan hak rakyat,” ujar Rumbow.

Selain itu kata dia, dalam dua tahun kepemimpinan Murad-Orno, Maluku masih tetap menempati urutan empat provinsi termiskin di Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2020.

Tak hanya itu, di era kepemim­pinan Murad-Orno, APBD Maluku Rp 3,92 triliun ditambah dana pinja­man Rp 700 miliar dari PT SMI de­ngan tujuan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, ternyata ti­dak menyentuh kondisi masyarakat kecil.

“Banyak persoalan contoh trotoar di Kota Ambon dan air bersih di Haruku yang mangkrak, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Iini fakta bukan mimpi,” ucap Rumbow.

Karena itu tandasnya, jika angka kemiskinan meningkat, maka apa yang harus dibanggakan dan disan­jung dari kepemimpinan Murad-Orno.

Setelah melakukan orasi selama tiga jam lebih, massa akhirnya ditemui wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dan ketua Provinsi Maluku, Lucky Wattimury.

Awalnya, massa ngotot minta Murad datang menemui mereka. Na­mun Murad  memilih untuk berbicara dengan beberapa anggota DPRD di ruang Wakil Ketua Melkianus Sair­dekut, daripada berdialog dengan mahasiswa dan mempersilahkan Orno untuk bertemu OKP Cipayung plus.

Di depan Orno, massa menyam­paikan sejumlah tuntutan yang menjadi alasan OKP Cipayung plus Kota Ambon.

Tak menunggu lama, Burhanud­din Rumbow menyampaikan tun­tutan diantaranya, Pertama, men­desak Gubernur, Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku untuk lebih serius memperjuangkan LIN, Ambon New Port, Blok Masela dan tambang gunung botak untuk kepentingan masyarakat di Maluku.

Kedua, mendesak Presiden untuk mengevaluasi kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang mana berdasarkan kajian selama dua tahun lebih menghabiskan anggaran ratusan miliar dan belum menyentuh esensi dari kemerdekaan masyarakat di Maluku, karena faktanya Maluku masih dikategorikan provinsi termiskin keempat.

Ketiga, meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk tidak anti kritik dan jangan sekali-kali membungkam penyampaian aspirasi rakyat di depan publik, serta mem­bebaskan mahasiswa HMI cabang Unpatti dan dua pemuda asal Desa Sabuai yang ditahan polisi.

Keempat, mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tidak meng­intervensi soal pendidikan tinggi di Maluku.

Terhadap tuntutan OKP Cipayung Plus, Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih telah memberikan ref­leksi bagi Pemerintah Provinsi Maluku.

Kami memandang kehadiran teman-teman memberikan refleksi bagi kepemimpinan kami dan ini menjadi bahan renungan bagi Gurbernur dan Wakil Gubernur juga DPRD tentang langkah-langkah kedepannya,” ujar Wagub.

Menurutnya, berbicara soal ke­miskinan ini tanggungjawab semua pihak baik pemerintah provinsi, ka­bupaten dan kota, termasuk seluruh elemen masyarakat.

Namun, Wagub menghargai aspi­rasi yang disampaikan dan akan mem­perkaya pemerintah dalam me­lakukan kajian membangun Maluku kedepan. Usai menyerahkan tuntu­tan masa aksi langsung membu­barkan diri dengan tertib. (S-50)