AMBON, Siwalimanews – Menjadi langganan banjir setiap musim penghujan dan belum bisa ditangani pemerintah, masyarakat Desa Lorwembun, Kecamatan Kormomolin, Kepulauan Tanimbar mengadu ke DPRD Maluku.

Desa Lorwembun merupakan salah satu daerah langganan banjir bahkan sendimen yang sudah cukup tinggi membuat penyumbatan pada saluran drainase.

Terhadap keluhan masyarakat desa ini, komisi III DPRD Maluku langsung malakukan on the spot ke lokasi untuk memastikan intervensi program apa yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (27/9) mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku segera membangun infrastruktur pencegahan banjir.

“Saya sudah lihat langsung, ternyata memang kondisi sungai di Desa Lorwembun sudah sangat parah dan membutuhkan penanganan dari Dinas PUPR Maluku,” ujar Anos.

Untuk merealisasikan penanganan banjir katanya, masyarakat Desa Lorwembun sangat berharap kebijakan dari pemerintah provinsi dapat mengintervensi program dalam APBD tahun 2023.

Apalagi, peristiwa banjir di Desa Lorwembun bukan baru terjadi tahun ini, melainkan telah sejak 1970 dan selama ini tidak ada penanganan dari pemerintah daerah.

“Itulah kami sangat berharap dapat diakomodir dalam APBD 2023 agar masalah banjir langganan ini dapat tertangani,” harapnya. (S-20)