AMBON, Siwalimanews – Kementerian Dalam Negeri memastikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon, namun DPRD maupun ASN pemkot harus miliki berbagai inovasi.

Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri Hendriwan mengatakan, PAD Kota Ambon sangat berpotensi untuk ditingkatkan. Peningkatan PAD bisa dilakukan oleh DPRD dan juga ASN, lewat berbagai inovasi.

Namun, setiap inovasi yang dibuat oleh pemerintah maupun DPRD harus dibarengi dengan regulasi sebagai kekuatannya.

“Kepala daerah banyak yang melakukan inovasi, namun tidak membuat kebijakan dalam perda. Inovasi itu murni menggunakan anggaran daerah semestinya inovasi apapun yang dibuat harus dituangkan dalam satu perda agar ada pertanggungjawabannya,” jelas Hendriwan usai memberikan materi Bimtek kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon di Asana Grand Pangrango Kota Bogor, Senin (26/10) kemarin.

Menurutnya, harus ada perda yang mengaturnya, sehingga ketika kebijakan itu tidak optimal, tidak ada kesan seolah-olah pemerintah menghambur uang daerah, meski telah berupaya dalam ide yang cemerlang.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2004, pasal 24 tentang Pemda Bab Inovasi Daerah, telah jelas dikatakan, DPRD berhak berinovasi dengan pemda, namun yang terpenting adalah inovasi yang dibuat harus dibarengi dengan regulasi.

“Asalkan jangan ada kelalaian artinya sepanjang dalam inovasi maupun anjuran wajib diberikan,” ucap  Hendriawan yang juga tim perumus regulasi keuangan daerah di Kemandgari.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisuta menambahkan, workshop peningkatan kapasitas terkait dengan peningkatan PAD sangat penting.

“Materi yang disampaikan itu sangat bagus, untuk bagaimana nanti DPRD bersama mitranya dapat bersinergi dalam meningkatkan PAD dengan berbagai inovasi yang dibuat,” ucap Toisutta.

DPRD tetap mendorong setiap inovasi yang dilakukan, baik oleh Pemkot, ASN maupun stakeholder, yang terpenting demi meningkatkan pendapatan bagi Kota Ambon.

“Aktivitas dari tiap-tiap OPD di Ambon lewat inovasi-inovasi itu perlu mendapat dorongan dari DPRD, asalkan sesuai perda dan dapat menghasilkan PAD bagi Kota Ambon,” tutupnya. (Mg-5)