AMBON, Siwalimanews – Terhitung sudah tiga tahun sejak 2020 hingga saat ini, sejumlah dokter spesialis di RS Haulussy Ambon belum mendapatkan hak-hak mere­ka termasuk jasa medis.

Alhasil para dokter spesialis RS Haulussy mengambil keputusan melakukan aksi mogok kerja.

Tindakan mogok kerja ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan akibat Pemerintah Provinsi Maluku terkesan tutup mata, dimana hak-hak jasa mereka tidak dibayarkan.

“Dokter spesialis di rumah sakit Haulussy sudah sangat kecewa de­ngan sikap Pemprov dan Direktur, kok sudah 3 tahun dokter spesialis be­lum menerima pembayaran jasa,” ujar salah satu sumber di RS Hau­lussy kepada Siwalima di Ambon, Kamis (27/7).

Sumber yang meminta namanya  tak dikorankan ini mengungkapkan, ke­kecewaan karena jasa-jasa mereka sejak dari tahun 2020 sampai de­ngan sekarang belum dibayarkan, sehingga, aksi mogok kerja dila­kukan.

Sikap mogok ini, lanjut sumber itu, dilakukan terhitung Kamis (27/7) sampai Sekda Maluku, Sadli Ie merespon sikap mereka dan mem­bayar jasa-jasa mereka.

“Jadi dokter spesialis ini dokter ahli dalam, dokter ahli paru pokoknya dokter spesialis mereka kecewa dan lakukan aksi mogok,” ujarnya.

Pelayanan emergency saja yang akan dilakukan, tetapi yang lainnya tidak dilakukan, sampai ada sikap te­gas dari Pemprov Maluku dan Di­rektur RS Haulussy untuk mem­bayar jasa-jasa dokter.

Sementara itu, Sekda Maluku, Sadli Ie yang dikonfirmasi Siwa­lima melalui telepon selulernya maupun pesan whatsappnya, Kamis (27/7) namun tidak dires­pon. Begitu juga dengan Direktur RS Haulussy Nazaruddin yang di­hubungi namun tidak direspon.

Terancam

Seperti diberitakan sebelumnya, RS Haulussy Ambon terancam tak mi­liki tenaga dokter spesialis yang akan mengabdi di rumah sakit tersebut.

Pasalnya, para dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit plat merah ini mengancam akan meng­un­durkan diri dari rumah sakit itu.

Ancaman pengunduran diri para dokter spesialis ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Ma­luku Amir Rumra kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (23/11).

Rumra mengaku, pihaknya telah mendapatkan keluhan terkait de­ngan berbagai persoalan yang ter­ja­di di RSUD Haulussy, terma­suk ma­­salah pembayaran jasa medis, yang mengakibatkan para tenaga dok­­ter spesialis mengan­cam mundur.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya sangat menyayangkan persoalan yang terjadi di manajemen RSUD, yang menyebabkan ketidaknyama­nan dokter spesialis dalam be­kerja, padahal masyarakat Maluku sangat membutuhkan tenaga mereka.

“Kami sayangkan persoalan di RSUD Haulussy yang menye­babkan semua dokter spesialis menyatakan kesiapan mereka mengundurkan diri,” ujar Rumra.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Ma­luku tidak boleh menutup mata de­ngan persoalan di RSUD Hau­lussy, sebab kesehatan merupa­kan pela­ya­nan dasar, yang mestinya di­jamin oleh pemerintah, sebab ba­nyak mas­yarakat yang sakit harus ke­luar ke daerah lain, karena tidak ada dok­ter dengan biaya yang cukup besar.

Pemerintah Provinsi Maluku juga seharusnya melakukan identifikasi terhadap carut marut persoalan di RSUD, yang menyebabkan dokter spesialis mengancam mundur, bukan sebaliknya membiarkan persoalan ini terkatung-katung.

“Jika ancaman tenaga dokter spesialis benar-benar dilakukan, maka masyarakat yang akan menjadi korban, karena tidak dapat berobat dengan baik,” ucap Rumra.

Untuk itu, Rumra berharap, Komisi IV dan Dinas Kesehatan untuk duduk bersama membicara­kan persoalan ini, agar tenaga dokter spesialis tidak lagi meng­un­durkan diri dan sebaliknya mela­kukan tugas dengan baik. (S-20)