AMBON, Siwalimanews – Kedok persoalan meningkatnya hutang obat di RSUD dr M Haulussy selama dipimpin Nasaruddin pun mulai terbongkar. Alih-alih datang untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di RSUD Haulussy, kehadiran Nasaruddin justru menambah beban bagi RSUD Haulussy.

Pasalnya, sejak dipercaya memimpin RSUD Haulussy, Nasaruddin sering membuat kebijakan yang merugikan keuangan rumah sakit. Kerugian RSUD Haulussy salah satunya terletak dari belanja obat yang mengisahkan hutang miliar rupiah bagi RS plat merah tersebut.

Usut punya usut, ternyata kenaikan harga obat di RSUD Haulussy lantaran kebijakan Direktur RSUD Haulussy Nasaruddin yang tidak menggunakan e-katalog untuk pemesanan obat.

Hal ini diungkapkan Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Haulussy, dr Elna Anakotta kepada wartawan usai aksi demontrasi dokter dan tenaga kesehatan di RSUD Haulussy, Senin (18/12).

Anakotta mengungkapkan, selama ini manajemen RSUD dalam membeli obat biasanya menggunakan sistem e-katalog, dimana harga obat yang ditetapkan rendah sehingga tidak memberatkan rumah sakit.

Namun, setelah dipimpin Nasaruddin, seluruh pembelian obat tidak lagi menggunakan e-katalog dan akhirnya berdampak pada naiknya harga yang harus dibayarkan RSUD.

“Kenapa harga obat naik, karena kita tidak ambil obat dari e katalog murni, tapi ambil obat dari pihak ketiga yang menyebabkan obat itu naik harga,” beber Anakotta.

Menurutnya , sebagai rumah sakit pemerintah yang melayani pasien BPJS, mestinya seluruh obat diambil dengan e-katalog sesuai arahan pemerintah yang harganya jauh dibawah jika dibandingkan dengan pihak ketiga.

“Kenapa dia mengambil obat dari pihak ketiga, pasti ada udang dibalik batu, dan bagaimana obat mau ada kalau minta bagiannya besar,” kesal Anakotta.

Anakotta menegaskan, Nasaruddin tidak punya hati untuk masyarakat Maluku dan RSUD, sebab jika Nasaruddin punya hati tidak melakukan semuanya yang merugikan RSUD, apalagi kondisi keuangan rumah sakit saat ini defisit.

“Kita lagi devisit, mestinya dia punya keprihatinan dengan pegawai RSUD, bukan mengambil kebijakan yang merugikan RSUD,” cetus Anakotta.(S-20)