NAMLEA, Siwalimanews – Puluhan massa Himpunan Maha­siswa Islam (HMI) melakukan aksi demo di DPRD Kabupaten Buru, Se­lasa (18/10) menuntut lembaga legis­latif itu memperhati­kan hak-hak tenaga kesehatan maupun Tambahan Penghasil­an Pegawai (TPP) ASN yang belum diba­yar.

HMI meminta agar DPRD Buru mendesak Pemkab untuk segera membayar hak-hak nakes dan TPP ASN.

Bukan saja itu, pu­luha mahasiswa ini juga menyentil masalah pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dan sejumlah masalah lainnya.

Massa HMI diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buru, M. Rum Soplestuny di depan gedung wakil rakyat itu.

Rum Soplestuny mengatakan, DPRD akan mengambil langkah serius terkait dengan TPP ASN.

Sebagai lembaga aspirasi rakyat, lanjutnya, DPRD Kabupaten Buru sebelumnya telah menyetujui anggaran TPP dan pengesahan anggaran telah dilakukan.

“Itu sudah diketuk palu dan disahkan dalam dokumen  DIPA,” kata Soplestuny dihadapan pen­demo.

Ia menyesalkan kinerja pemerintah kabupaten yang hingga bulan Oktober ini belum merealisasikan TPP ASN.

Ditegaskan, TPP harus dibayar­kan sebagai hak dari ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Buru yang memang sudah dianggarkan dalam dokumen APBD 2022.

Sebelumnya, DPRD juga telah memanggil tim anggaran pemerintah kabupaten, namun sering kali tim anggaran memberikan alasan bahwa belum ada regulasi pembayaran TPP dari Kemendagri.

Di hadapan mahasiswa, Ketua DPRD Buru ini berjanji akan memanggil pemkab dalam waktu dekat untuk menanyakan realisasi pembayaran TPP ASN.

Di tempat yang sama, Ketua HMI Cabang Namlea, Imran Barges berharap pembayaran TPP ASN segera terealisasi.

Imran meminta, agar 25 anggota DPRD Kabupaten Buru dapat me­lakukan fungsi kontrol dengan se­baik mungkin, terkait beberapa ma­salah yang terjadi di Kabupaten Buru.

“Bukan hanya tentang TPP me­lain­kan masalah BBM, rumah sakit, evaluasi kinerja 30 OPD di lingkup Pemkab Buru dan masih banyak lagi masalah,” paparnya.(S-15)