MASOHI, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Malteng menggas kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gagasan kerja sama kedua pihak dengan tujuan meningkatkan keamanan siber itu sahkan secara resmi melalui penandatangan perjanjian kerja sama atau penan­datanganan Nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di desa Boyongsari,Depok Jawa Barat, Rabu (17/5).

Penandatangan MoU itu ber­tujuan meningkatkan keamanan dan siber di daerah itu dilakukan resmi oleh PJ Bupati Malteng, Muhamat Marasabessy bersama Sekertaris Utama BSSN, Yb Susilo Wibowo di Aula Badan siber dan sandi negara,Depok Jawa barat.

Turut hadir juga Bupati Rokan Hulu Sukirman, Penjabat Walikota Tebing Tinggi M. Dimiyathi, Sekretaris Daerah, Asisten & Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-kabupaten/kota yang hadir.

Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara Yb. Susilo Wibowo dalam sambutannya mengatakan, semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, akan berbanding lurus dengan tingkat risiko dan ancaman keama­nannya, sehingga dibutuhkan keamanan siber yang merupakan upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan di ruang siber, termasuk aset informasi yang ada di dalamnya dari ancaman dan serangan siber.

Baca Juga: Festival Musikalisasi Puisi Tingkat SMA Sukses Digelar

“Dibentuknya BSSN merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menjamin keama­nan siber nasional. BSSN berupaya mewujudkan hal tersebut dengan terus meningkatkan kompetensi dan inovasi dalam bidang teknologi keamanan siber, serta melalui kola­borasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah guna melindungi keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman di ruang siber nasional,” ungkapnya dalam rilis dinas Kominfo Malteng yang diterima Redaksi harian Siwa­lima,Rabu (17/5).

Sementara itu, Penjabat Bupati Maluku Tengah Dr. Muhamat Ma­rasabessy mengatakan, penanda­tangan kerja sama ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak berko­mitmen untuk bekerja sama dalam melindungi kepentingan keamanan siber dan informasi sensitif yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

“Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara mencerminkan kesan tentang tingkat profesio­nalitas dan keahlian yang tinggi dalam mengatasi tantangan keama­nan siber. Penandatanganan ker­jasama ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menghadapi ancaman siber dan telah memilih mitra yang kompeten untuk membantu melindungi sistem dan data mereka,” kata Marasabessy.

Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki fokus yang kuat pada penerapan teknologi canggih dan praktik terbaru dalam bidang keamanan siber

Seiring dengan kesan yang dihadirkan, terdapat pula pesan penting yang ingin kami sampaikan. Melalui penandatanganan kerja­sama ini, pemerintah daerah mem­berikan pesan yang jelas tentang pentingnya keamanan siber dalam dunia digital yang semakin kom­pleks. Kami menyadari bahwa perlindungan terhadap data sensitif, infrastruktur teknologi, dan sistem pelayanan publik adalah prioritas utama. Kerjasama ini juga mene­gaskan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan lembaga peme­rintah adalah kunci dalam meng­hadapi ancaman keamanan siber,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan pesan tentang perlunya inisiatif proaktif dalam menghadapi ancaman keamanan siber.

Pemerintah daerah, lanjut Marasa­bessy, telah memberikan contoh yang luar biasa dengan tidak hanya menunggu serangan terjadi, tetapi juga berusaha untuk mengantisipasi dan melindungi diri dari serangan potensial.

“Ini adalah sikap yang patut dicontoh oleh semua pihak untuk menjaga keamanan siber secara efektif,” tandasnya.

Pemerintah daerah mengakui perlunya meningkatkan pemahaman tentang ancaman siber dan melibat­kan masyarakat dalam upaya me­lindungi sistem dan data yang sensitif. Dalam hal ini, pihaknya menyampaikan apresiasi kami atas langkah yang diambil untuk memberdayakan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait ancaman keamanan siber.

“Ini merupakan sejarah baru untuk kami dalam menjalankan pemerin­tahan yang lebih baik, terintegrasi dan akuntabel melalui pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elek­tronik dan Pelak­sanaan Persandian untuk peng­amanan Informasi di pemerintah daerah,”urainya.

Ketua Ikatan Alumni Universitas Pattimura (IKAPATTI) ini menje­laskan, wilayah Kabupaten Maluku Tengah merupakan daerah kepu­lauan yang jarak tempuh sangat memakan waktu dan memakan biaya.karennya tranformasi digital sangat diharapkan dan dibutuhkan untuk menjangkau serta memper­cepat dan mempersingkat kegiatan pelayanan pemerintah untuk masyarakat , terutama pelayanan publik.

Dengan penuh apresiasi, peme­rintah daerah Kabupaten Maluku Tengah ingin mengucapkan terima kasih kepada Badan Siber dan Sandi Negara atas kesepakatan ini yang memperkuat kerjasama di bidang keamanan siber.

“Kami berharap kerjasama ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi pemerintah daerah, masyarakat dan negara secara keseluruhan. Bersama-sama, mari kita jaga dan tingkatkan keamanan siber untuk mencapai masa depan yang aman dan berkelanjutan,” ungkap Ma­rasabessy.(S-17)