AMBON, Siwalimanews – Pelantikan Benhur Watubun tidak mengurungkan niat dan per­juangan Wellem Kurnala, calon terpilih yang gagal dilantik KPU untuk mencari keadilan melalui gugatan pada lembaga peradilan yang berwenang.

Kepada Siwalima, Selasa (25/8), calon anggota DPRD Maluku yang gagal dilantik dari PDIP dapil VI Wel­lem Kurnala menegaskan, dirinya segera memproses hukum Mendagri dan KPU terkait pelantikan Benhur Watubun.

“Proses hukum tetap jalan. Segera kita gugat,” ungkapnya.

Dijelaskan, saat ini pihaknya se­men­tara menyiapkan materi gugatan terhadap Mendagari pada Penga­dilan Tata Usaha (PTUN) Jakarta Pusat dan KPU serta KPU RI pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).

“Jadi untuk KPU kita gugat di DKPP baik KPU Provinsi dan KPU RI sedangkan Mendagri kita guguat di PTUN Jakarta,” akui Kurnala.

Baca Juga: Hari ini, DPRD Lantik Watubun

Terkait dengan waktu pengajuan gugatan, Kurnala menjelaskan, jika pada minggu ini pihaknya secara la­ng­­sung mengajukan gugatan ke­pada Mendagri, Gubernur dan KPU terkait dengan SK pelantikan.

Kurnala juga menyesalkan tin­dakan hukum yang dilakukan KPU Maluku dan Mendagri dimana diri­nya sementara melakukan proses hukum atas perbuatan melawan hukum di Pengadilan Jakarta Pusat namun putusan sudah dikeluarkan.

“Saya punya persoalan perbuatan melawan hukum masih disidangkan di Pengadilan Jakarta Pusat kenapa harus ada putusan yang lain,” tanya Kurnala.

Kurnala menilai proses pelantikan yang dilakukan terhadap Benhur Watubun tidak sah atau cacat hu­kum, sebab bukan kewena­ngan Ke­tua DPRD untuk melantik anggota DPRD melainkan Gubernur melalui Ketua Pengadilan Tinggi, sebab ketua DPRD memiliki status yang sama sebagai anggota DPRD.

“Tapi pelantikan itu tidak sah se­benarnya karena bukan kewenangan Ketua DPRD untuk melantik ang­gota DPRD tapi Gubernur melalui ketua Pengadilan tinggi, kenapa karena ketua DPRD statusnya sama-sama anggota dewan,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Maluku ini meminta, agar jangan lagi mem­bicarakan demokrasi yang jujur, adil dan terbuka, sebab yang terjadi dan menimpah dirinya merupakan bukti jika tidak ada kejujuran, adil dan terbuka.

Kurnala sangat optimis kede­pannya jangan partai-partai meng­ha­rapkan ada yang dimaksudkan dengan kaderisasi, sebab kader yang sudah berbuat banyak bagi partai saja dapat dipecat maka dimana tempat kader itu.

“Saya optimis kedepan jangan partai-partai mengharapkan apa yang dimaksudkan dengan kaderi­sasi, kalau kader yang sudah ber­buat banyak bagi partai kemudian dipecat lalu dimana tempat mereka,” cetusnya.

Menanggapi ancaman Kurnala, anggota DPRD Maluku Benhur Wattubun mengaku hal proses hu­kum yang dilakukan merupakan rana Mendagri dan KPU dan dalam pro­ses ini pihaknya  akan mendukung penuh, sebab proses hukum  bukan merupakan sesuatu yang tabu.

Karenanya, Wattubun mempersi­lahkan Kurnala untuk melakukan proses hukum atas Mendagri dan KPU dimana saja, sebab baginya su­dah banyak pintu yang dilakukan Kurnala namun tidak berhasil.

“Silahkan pak Welem dan saya terbuka untuk pak Wellem melaku­kan gugatan dimana saja, karena bagi saya sudah banyak pintu yang dilakukan dan itu tidak suskses dan saya kira pikir-pikir baik-baik dulu,” tegasnya.

Kontribusi bagi DPRD

Untuk diketahui, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury secara resmi mengambil sumpah dan janji Benhur George Wattubun sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024 fraksi PDIP Selasa (25/8).

Pelantikan sesuai dengan Surat Ke­putusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.81-2716 tahun 2020 Ten­tang Peresmian Pengangkatan Ang­gota Dewan Perwakilan Rakyat Dae­rah Provinsi Maluku Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Anggota DPRD yang dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku.

“Sesuai dengan SK Mendagri hari ini telah dilakukan pengambilan sumpah janji atas saudara Benhur Wattubun dari  Partai Demokrasi Indo­nesia Perjuangan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan dilantiknya Wattubun maka secara tidak lang­sung jumlah anggota DPRD Maluku dari Fraksi PDIP telah lengkap de­ngan jumlah 7 anggota sehingga di­harapkan semua kegiatan-kegiatan par­tai melalui fraksi dapat dioptimal­kan.

Wattimury juga meminta kepada Wattubun untuk dapat memberikan kontribusi yang baik bagi lembaga DPRD Maluku, apabila telah ditem­patkan pada alat kelengkapan dewan baik komisi maupun badan.

“Kami juga meminta kepada Pak Benhur agar ketika ditempatkan pada komisi-komisi atau badan de­wan dapat selalu memberikan kon­tribusi yang baik bagi lembaga ini,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutan yang dibacakan secara virtual mengata­kan pengresmian dan pelantikan anggota DPRD Maluku sesuai de­ngan Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2018 menandai dimulainya masa tugas Bengur G Watubun sebagai wakil rakyat.

Dikatakan, penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pe­ngresmian dan Pengengkatan Ang­gota DPRD telah melewati  prosedur hukum dan mekanisme administrasi sesuai dengan ketentuan yang ber­laku dan bersifat final.

Karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk mempertanyakan atau memperdebatkan kembali  pro­ses pengangkatan yang dilakukan terhadap Wattubun dan harus meng­hormati aturan-aturan hukum  yang berlaku dalam negara ini.

“Surat Keputusan Mendagri telah sesuai dengan aturan sehingga tidak ada alasan untuk memper­tanyakan atau memperdebatkan lagi  proses pengangkatan yang bersa­ng­kutan,” tegasnya. (Cr-2)