AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Pusat dipastikan akan membantu penanganan pembangunan perumahan warga Kariu pasca konflik antar desa tersebut dnegan Desa tetangganya Pelauw.

Kepastian ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury kepada Siwalimanews di ruang kerjannya, Senin (20/6) usai melakukan koordinasi dengan Kantor Staf Presiden.

Persoalan penanganan konflik dua negeri bertetangga itu kata Wattimury, telah menjadi salah satu konsentrasi pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga yang akan diimplementasikan dengan berbagai kebijakan.

“Kami pastikan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait akan membantu secara teknis penanganan konflik Pelauw dan Kariu,” ucap Wattimury.

Beberapa masalah pokok yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat kata Wattimury, telah disampaikan kepada Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tuasikal Abua, diantaranya masalah perumahan, pendidikan serta kebutuhan pengungsi.

Baca Juga: Wabup Lepas 23 CJH Asal Aru

Tak hanya itu, dalam waktu singkat ini, Kementerian Agraria akan menurunkan tim guna melihat secara langsung bersama Pemerintah Maluku Tengah terkait dengan permasalahan batas-batas desa yang selama ini menjadi sumber konflik sosial.

Sikap pemerintah pusat ini, menurut Wattimury perlu didukung oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten Maluku Tengah, dengan melakukan koordinasi dengan kedua pemerintahan desa ini, agar mendapatkan respon yang baik.

“Tidak mudah memang, tetapi pemerintah pusat telah melakukan langkah-langkah tegas dan terukur, maka bupati harus bisa berkoordinasi dengan pemerintahan desa, sehingga bantuan yang telah dijanjikan pempus bisa berjalan,” jelasnya. (S-20)