Warga Negeri Lama Beberkan Penyelewengan DD ke DPRD

AMBON,Siwalimanews – Warga Negeri Lama, Kecamatan Ba­guala Kota Ambon membeberkan dugaan penyelewengan penggunaan dana desa (DD) Negeri Lama, kepada DPRD Kota Ambon, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I, di ruang sidang utama Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (2/12).

Rapat yang dipimpin Ketua Komi­si I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes didampingi Wakil Ketua Komisi Morits Tamela dan turut hadir Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisuta. Ada­pun yang hadir dalam rapat tersebut yakni Penjabat Negeri Lama Imelda Tahalele, Kepala Inspektorat Kota Ambon, Pieter Ohman, perwa­kilan P3AMD Kota Ambon dan  Ka­bag Pemerintahan, Steven Doming­gus.

Dalam rapat tersebut, sempat ter­jadi berdebatan antara warga Negeri Lama dengan pemerintah desa, kare­na mereka meminta kepada pemerin­tah negeri untuk bisa transparan. Alhasilnya, DPRD mengizinkan mereka menyampaikan dugaan mereka atas penggunaan DD.

Dalam rapat resmi, salah satu warga Negeri Lama Josepus Pakaila membeberkan, beberapa proyek yang dikerjakan oleh pemerintah desa yang menggunakan DD, yakni cafe yang dibangun menggunakan kayu bekas, pemberian pemberda­yaan berupa perahu yang diberikan kepada ASN bukan masyarakat, dan keramba yang dialokasikan dua keramba namun hanya realiasi satu keramba, pembelian bibit ikan yang harganya Rp. 30 juta, tapi anggaran­nya turun menjadi Rp. 3 juta, dan pembelian sembako yang sudah mau kadaluarsa.

“Itu yang kami duga ada penyele­wengan, kami akan buat laporan atas hal ini dan kami minta kepada Ins­pektorat untuk mengaudit, jika ada penyalahgunaan DD maka kami minta untuk proses hukum,”tandas Pakaila.

Pakaila mengatakan, masyarakat Negeri Lama sangat menginginkan adanya tranparansi dari pemerintah desa. Tak hanya itu, pemerintah harus segera menggantikan Penja­bat Negeri Lama dengan pimpinan defenitif.

Adapun salah satu perwakilan warga negeri lama, Rolly de Kock mengatakan setiap perencanaan di desa sesuai dengan hasil musrem­bang, namun ketika pelaksanaan  musrenbang hanya pihak-pihak tertentu yang dilibatkan, tidak ke­pada masyarakat umum.

“Selama musrenbang hanya pihak-pihak terkait yang ikut, se­dangkan masyarakat umum tidak ada sehingga masyarakat tidak tahu, sehingga kami menilai ada kejanggalan disini,” jelas de Kock.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta mengatakan, masalah ini harus diselesaikan. Me­nurutnya, saat ini masyarakat sudah pintar, sehingga mereka berhak untuk melakukan pengawasan DD.

“Kami minta masalah ini harus diselesaikan, apa yang menjadi tuntan masyarakat selama itu tidak melanggar aturan maka dari peme­rintah desa harus menyampaikan­nya,”tandas Toisuta.

Pemdes Bantah

Penjabat Pemerintah Negeri Lama, Imelda Tahalele membantah ada dugaan penyelewengan penggu­naan DD di Negeri Lama.  Pasalnya, dalam penggunaan DD di Negeri Lama, pemerintah desa sudah trans­paran bahkan penggunaan DD pun di pajang menggunakan baliho.

“Kita sudah transparan, bahkan kami sudah sampaikan kepada masyarakat. Namun mereka meminta bukti berupa kwitansi, tapi itu tidak bisa kami berikan, tidak mungkin membuka semuanya kepada masya­rakat,” ujar Tahalele.

Rekomendasi DPRD

Dari hasil rapat tersebut, akhirnya Komisi I DPRD Kota Ambon menge­luarkan beberapa catatan dan men­jadi rekomendasi yang dibacakan Ketua Komisi I Zeth Pormes yakni, masyarakat harus membuat laporan yang menurut mereka ada dugaan penyelewengan penggunaan ADD maupun DD.

“Jadi masyarakat harus buat la­poran. Jadi nanti dilaporkan surat­nya kepada walikota tembusan kepada Insepektorat dan komisi. Karena kita melakukan fungsi peng­awasan sehingga kami bisa men­dorong terus Inspektorat harus ce­pat untuk periksa,”kata Pormes.

Menyangkut usulan mengganti­kan penjabat, Pormes mengatakan, kalau itu diinginkan warga Negeri Lama silahkan tempuh aturan dan mekanisme undang-undang  melalui Badan Pengawas Desa (BPD).

Dikatakan, prinsip komisi, apa yang menjadi usulan masyarakat DPRD mendukung itu, selama itu tidak bertentangan dengan aturan. Dan juga mendorong percepatan pembangunan dan lahirnya pim­pinan defenitif di Negeri Lama.

Kantor Desa Didemo

Untuk diketahui, Penjabat Desa Negeri Lama, Imelda Tahalele dimin­ta untuk transparan dalam pengelo­laan dana desa (DD). Permintaan itu disampaikan warga desa setempat saat melakukan aksi protes di Kantor Desa Negeri Lama, Kecamatan Ba­guala Sabtu (30/11).

Pantauan Siwalima, protes warga ini ditunjukan dengan cara mema­lang kantor desa.

Aksi yamg dilakukan puluhan warga desa selain memperotes penggunaan DD, mereka juga minta Pemkot Ambon mempercepat proses pemilihan kepala desa definitif.

Dalam aksi itu warga desa mem­bawakan spanduk bertuliskan, “tutup kantor desa, kami butuh transparan, pencuri, usir penjabat desa, badan pemusyawaratan desa (BPD) tidak mampu jalankan tugas”.

Warga dalam orasinya  meminta penjabat negeri untuk transparan atas penggunaan dana desa, karena warga menilai penggunaan dana tak rasional. Mereka juga minta pemkot mempercepat proses pemilihan ke­pala desa definitif, serta minta peme­rintah desa mempertanggung­ja­wabkan penggunaan APB-Des 2018/2019, serta membekukan seluruh staf desa dan BPD.

Mereka juga meminta penegak hukum melakukan investigasi ter­kait penggunaan APB-Des tahun 2018/2019. Koordinator dan Inisia­tor Desa Negeri Lama, Josepus Pakaila ke­pada wartawan menga­takan, aksi ini muncul dari masya­rakat sendiri, karena proses pem­bangunan yang dilakukan peme­rintah desa dari tahun 2016 terke­san tertutup. (S-40)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *