Wabup: Penolakan Masyarakat Adat Perlu Dicermati

Danau Rana Jadi Destinasi Wisata Dunia

NAMLEA, Siwalimanews – Wakil Bupati Buru, Amos Besan menegaskan, penolakan masyarakat adat Buru terhadap rencana pengembangan pariwisata di wilayah Dataran Rana, perlu dicermati dan dilihat dari berbagai aspek.

“Normatifnya, kami sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, berkeinginan besar untuk tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekaligus tingkatkan taraf ekonomi masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat adat di Dataran Rana,” tandas Wabup dalam keterangan persnya Rabu (25/9).

Menurutnya, Pemkab Buru berupaya untuk menghapus stigma, bahwa masyarakat adat itu terbelakang, kurang terpelajar dan belum bisa berinteraksi dengan masyarakat modern.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu effort yang luar biasa, sebab kemungkinan ketersinggungan pasti ada. Namun ini telah menjadi resiko dalam progress pembangunan di daerah manapun jika berkaitan dengan masyarakat adat.

“Kami hargai masukan dari adik-adik mahasiswa asal Buru. Namun perlu diperjelas bahwa kami selaku pemda berupaya untuk meminimalisir keterasingan Dataran Rana dengan memaksimalkan pembangunan berbagai infratsruktur penunjang bagi masyarakat adat. Sekaligus berupaya tingkatkan kapasitas ekonomi masyarakat adat melalui berbagai program, salah satunya melalui program pariwisata Danau Rana Sapa Dunia, yang diharapkan dapat jadi pemicu bagi pengembangan sektor ekonomi lain di dataran Rana,” ujar wabup.

Walaupun demikian, jika dalam eksekusinya terdapat hal-hal yang tidak pas menurut pihak-pihak tertentu,  maka pemkab tak menutup diri untuk menerima berbagai masukan.

“Untuk adik-adik mahasiswa, saya ajak untuk berpikir yang konstruktif dan solusional. Saya pribadi perlu klarifikasi beberapa hal bahwa program ini merupakan program jangka panjang yang proses perencanaannya telah ada sebelum saya jabat wakil bupati,” tandasnya.

Program ini tujuannya kata Wabup, sangat positif, hanya saja dirinya tidak pernah diberikan penjelasan teknis mengenai program ini dari Dinas Pariwisata yang secara teknis bertanggungjawab dalam mengeksekusi program tersebut.

Padahal, seharusnya ketika mengeksekusi program ini, Kadis Pariwisata dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dirinya, baik itu dalam kapasitas sebagai Wabup maupun sebagai bagian dari masyarakat adat, agar kondisi seperti ini dapat dicegah.

“Saya selaku anak adat miliki tanggungjawab besar untuk jaga dan merawat nilai serta kesakralan budaya di Dataran Rana yang diwariskan oleh leluhur dari 24 suku adat di Buru. Untuk itu saya ajak kita semua, bersama sama jaga eksistensi nilai budaya adat istiadat dan kesakralan Danau Rana agar selalu terlindungi dari pengaruh negatif globalisasi,” ajaknya.

Wabup mencontohkan, beberapa daerah di luar Buru, dimana akulturasi budaya dan asimilasi kebudayaan telah mendegradasi nilai budaya asli penduduk negeri setempat, sehingga diharapkan, jangan sampai hal tersebut terjadi di Danau Rana.

Namun sebagai  bentuk tanggungjawab moril selaku anak adat, maka Wabup akan minta petunjuk kepada bupati dan akan memanggil Kadis Pariwisata untuk memperjelas situasi ini.

“Selain itu juga kita akan evaluasi konsep pengembangan wisata di Danau Rana serta lakukan pendalaman terhadap rencana aksi yang telah disusun, sekaligus menilai risiko dan dampak bagi komunitas dan ekosistem di Dataran Rana.(S-31)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *