AMBON, Siwalimanews – Langkah Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang mengusul­kan agar insentif bagi tenaga kese­hatan yang menangani Covid-19 dihapus oleh pemerintah pusat, dinilai tak bijak. Jangan memutar balikan fakta.

Persoalan insentif bukan terletak pada nakesnya. Nakes kerja luar biasa dalam menangani Covid-19, dan mereka diberi intensif. Masa­lahnya ada pada oknum-oknum pejabat di Satgas Penanganan  Covid-19 yang mengeksploitasi Na­kes untuk menggarap anggaran.

Diduga data pasien OPD, PDP dan jumlah Nakes dimark-up. Tak hanya itu, insentif nakes juga diduga di­potong. Dugaan penyimpangan ini ditemukan saat anggota Tipikor Satreskrim Polresta Ambon melaku­kan asistensi. Namun sayangnya, saat hendak mau ditindaklanjuti anggota Satreskrim itu dimutasikan.

“Langkah yang dilakukan oleh walikota yang meminta insentif dihapus itu tidak bijak,” kata Direktur Maluku Crisis Center, Ikhsan Tuale­ka kepada Siwalima, Senin (19/10).

Tualeka mengatakan, selama ini persoalan insentif bukan terletak pada nakes, melainkan terletak pada pengelolaan insentif yang tidak baik. Mestinya, Pemkot Ambon melaku­kan perbaikan terhadap mekanisme pengelolaan dana insentif nakes agar benar-benar terdistribusi dan dinikmati dengan baik oleh seluruh tenaga nakes yang menangani pasien Covid-19.

Apalagi kata Tualeka, pengor­banan yang diberikan oleh nakes bukan sua­tu hal gampang. Mereka ada­lah gar­da terdepan dan berhada­pan de­ngan bahaya, karena itu wali­kota mestinya menghargai pengor­banan mereka.

Selain itu, langkah walikota ini mungkin saja bagian dari upaya untuk  menutupi kinerja aparatur pemerintah yang kurang begitu baik dalam menangani masalah keseha­tan. “Kan publik bisa memahami si­nyalemen itu, karena ada banyak du­gaan penyimpanan,” ujar Tualeka.

Sementara anggota DPRD Pro­vinsi Maluku dapil kota Ambon, Lucky Wattimurry mengatakan, dirinya bisa memahami permintaan walikota, karena insentif bagi nakes cukup menimbulkan banyak penilai­an negatif dalam masyarakat.

“Saya bisa mengerti, karena be­nang kusut insentif bagi tenaga kesehatan cukup dirasakan dan menimbulkan banyak penilaian negatif dalam masyarakat,” ujarnya.

Akan tetapi, mesti ada jalan keluar untuk menyelesaikan insentif nakes. Sebab selama ini mereka telah be­kerja mengorbankan hidup untuk berhadapan dengan maut.

“Insentif tenaga kesehatan tetap diberikan, apalagi sumber pembiaya­annya berasal dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Walikota Minta Hapus

Seperti diberitakan, Walikota Ambon Richard Louhenapessy menga­ku, dirinya sudah meminta ke peme­rintah pusat untuk menghapus in­sen­tif nakes yang menangani Covid-19.

Alasan walikota, pembayaran in­sentif nakes menimbulkan masalah. “Saya sudah bilang kepada peme­rintah pusat, tidak usah kasih insentif, dari pada nanti jadi masalah bagi saya punya nakes,” tandas Louhenapessy, kepada wartawan Minggu (18/10) di Ambon.

Mantan Ketua DPRD Maluku ini  mengatakan, insentif nakes di Kota Ambon saat ini menjadi sorotan negatif dari berbagai pihak. Padahal mereka menangani Covid-19 dengan sangat baik.

“Lebih baik tidak ada insentif, dari pada menjadi sorotan, seakan-akan semua kerja keras nakes dimanipuler, dimanfaatkan dan lain sebagainya. Padahal, mereka  kerja sangat tulus,” ujar Louhenapessy.

Dirinya mengungkapkan, pengor­banan yang dilakukan nakes sudah sungguh-sunguh, namun masih saja menjadi sorotan buruk dari pihak-pihak tak bertanggung jawab.

“Pengorbanan para nakes sangat luar biasa. Namun, karena hoax yang berkembang maka seakan-akan, kalau kita kejarkejaran dengan para pasien, nanti dinilai bahwa hanya untuk insentif, padahal tidak sama sekali,” tandas Louhenapessy.

Louhenapessy mengatakan, se­mua data pasien Covid-19 yang dimiliki bukan data fiktif dan tidak ada yang dimanipulasi. “Data-data tentang per­kemba­ngan Covid-19 bukan semba­rangan, namun itu melalui kajian aka­demis. Para ahli epidemiologi kerjakan untuk menjadi konsultan resmi, agar memberikan informasi tentang kasus ini,” ujarnya. (S-19/Cr-2)