Tuntaskah Audit ADD Hatalai?

Penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease telah menyurati Inspektorat Kota Ambon untuk melakukan audit kerugian negara kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Hatalai, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Tahun 2016.

Penanganan kasus dugaan korupsi DD Hatalai naik  ke tahap penyidikan saat ekspos pada 5 November 2019 lalu. Penyidik menemukan bukti kuat dugaan korupsi  dalam pengelolaan DD senilai Rp 800 lebih itu.

DD Hatalai tahun 2016 Rp 800 juta lebih diperuntukan bagi pekerjaan sejumlah kegiatan diantaranya, talud penahan tanah PAUD Hatalayo dan Posyandu dengan tinggi 7 meter dan panjang 10 meter, dan pengadaan lampu jalan.

Proses pekerjaan dilakukan sendiri oleh perangkat saniri negeri dan warga. Saat dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat Kota Ambon, ditemukan sisa anggaran ratusan juta rupiahyang harus dikembalikan ke kas daerah. Namun tidak dikem-balikan,sehingga direkomendasikan kepada polisi untuk mengusutnya.

Sejumlah orang telah diperiksa diantaranya, pekerja lampu jalan Semy Salamena,pekerja talud Alfred Pattiruhu,dan mantan Wakil Ketua Saniri Hatalai, F Pattiruhu

Mungkihkan nasib ADD Hatalai akan sama dengan ADD Urimessing senilai Rp 1,6 miliar itu. yang sampai saat ini Inspektorat tak transparan, padahal audit sudah dilakukan sejak Oktober tahun 2017, tetapi hasil auditnya tidak pernah diserahkan ke Kejari Ambon?.

Kejari Ambon bahkan sudah beberapa kali menyurati Pemerintah Kota Ambon secara tertulis, bahkan secara resmi sudah meminta Walikota, Richard Louhenapessy untuk turut membantu meminta hasil audit ADD Urimessing dari Inspektorat, namun sayangnya lembaga penegak hukum itu tidak diindahkan. Entah siapa yang dilindungi?

Padahal jika audit yang dilakukan Inspektorat tidak ditemukan adanya kerugian negara, Inspektorat tinggal menyampaikan hasil itu kepada Kejari Ambon yang memintanya, dan bukan sebaliknya memperlambat atau malah diamkan.

Apakah audit ADD Hatalai akan tuntas?, dan Inspektorat yang dipimpin Inspektur, Peiter Ohman dapat menyerahkan hasil auditnya ke k Penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease?.

Ini pertanyaan wajar yang tentu saja selalu menjadi tanda tanya, karena dikhawatirkan nasib audit ADD Hatalai akan sama dengan ADD Urimessing.

Publik tentu saja berharap, Inspektorat Kota Ambon mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, dan secara profesional mengaudit ADD Hatalai agar bisa tuntas sehingga nasibnya tidak sama seperti  ADD Urimessing.

Ketidakjelasan audit ADD Urimessing seharusnya menjadi catatan penting bagi Inspektorat dibawah pimpinan Pieter Ohman untuk serius, transparan dan jangan ada dilindungi. Jika proses audit itu ditemukan ada kerugian negara maka harus diserahkan langsung ke tim penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.

Inspektorat harus mampu menjawab kekhawatiran dan ketidakpercayaan sebagian publik terhadapnya dalam mengaudit kasus dugaan korupsi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD).

Publik berharap, Inspektorat Kota Ambon bisa mengaudit ADD Hatalai hingga tuntas, prosesnya dilakukan secara serius dan transparan, dan jangan ada oknum-oknum yang dilindungi.

Inspektorat juga bertanggung jawab mendukung pemberantasan korupsi, termasuk menyerahkan hasil audit kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Ini langkah tepat yang seharusnya dilakukan.

Tuntaskan audit ADD Hatalai, sangat tergantung pada etikat baik dari Inspektorat Kota Ambon. ADD urimessing harus jadi pelajaran penting dan bukan lagi diulangi.

Kita juga berharap, Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease selalu membangun koordinasi dengan komunikasi dengan Inspektorat, dan mendorong agar proses ini bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan aturan yang  berlaku. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *