Sejumlah kalangan mendesak Polda Maluku mengusut dugaan mark up data jumlah kasus orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), jumlah tenaga kesehatan (nakes) dan

LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku kembali melaporkan dugaan korupsi di Pemkot Ambon ke Kejati Maluku. Kali ini yang dilaporkan dugaan penyelewengan anggaran senilai Rp. 1,5

Kapolda Maluku, Irjen Baharudin Djafar merespons dugaan penyelewengan di Satgas Penanganan Covid-19 Pemkot Ambon. Tapi responsnya biasa-biasa saja. Malah, terkesan hendak mengaburkan fakta bahwa dugaan

Revitalisasi harus tetap jalan, karena jadwal mega proyek pembangunan pasar Mardika sudah harus dilakukan. Tapi, mengatur pedagang untuk keluar meninggalkan lokasi yang akan dibangun pasar

Pemerintah Kota Ambon sebaiknya berbenah akan kekurangannya sendiri dalam penanganan Covid-19. Dengan begitu barulah pola penanganan Covid-19 akan lebih memadai karena didasari evaluasi berkala atas

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku memastikan segara mengaudit kerugian negara kasus dugaan korupsi repo obligasi Bank Maluku Malut tahun 2014. Setahun lebih

Pemilihan kepala daerah di empat kabupaten di Maluku secara serentak pada 9 Desember mendatang semakin dekat, Proses pentahapan kampanye sudah dimulai. Posisi ASN terkadang menjadi

Borok gugus tugas dalam penanganan Covid-19 di Kota Ambon terus terungkap. Kalau sebelumnya banyak warga mengumbar ketidakberesan gugus tugas dibalik vonis mereka positif terpapar Virus

Tiga koruptor yang selama ini dicari Kejaksaan Tinggi Maluku, baru satu orang yang ditangkap. Dia adalah Heintje Abraham Toisuta. Dua lainnya, Petro Rudolf Tentua dan

Jika saja aparat penegak hukum (APH) bekerja profesional dan proporsional tidak ada kasus korupsi yang mandek. Integritas dan hati nurani menjadi faktor penentu penyelesaian suatu

Trend melesatnya angka kesembuhan pasien Covid-19 di Maluku cukup menggembirakan, meskipun secara nasional masih terus meningkat. Kita harapkan tingkat kesembuhan itu terus membaik dan tingkat

Sejak 6 bulan terhitung dari Maret hingga Agustus 2020 sebanyak 58 tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di RSUD dr M Haulussy belum dibayarkan insentif.