SEJAK penyelenggaraan Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, upaya menghadirkan pemilu berkualitas dan berintegritas telah dimulai. Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran,

HARGA beras terus merangkak naik dalam beberapa bulan terakhir. Tren kenaikan harga beras pun tak kunjung turun sejak 14 bulan terakhir. Kondisi ini diperkirakan akan

PERS sebagai salah satu pilar dari empat pilar demokrasi tak dapat dikriminalisasi dalam bentuk apapun dan oleh cara apapun, sebab demokrasi akan menemukan ruh sejatinya

DI ZAMAN modernitas ini, istilah bullying mungkin bukanlah hal yang asing di kalangan masyarakat, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat awam yang mereka tahu bahwa

TINDAK pidana korupsi di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar

MELAKUKAN koordinasi secara intens dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Maluku untuk mengaudit kerugian negara kasus dugaan korupsi Politeknik Negeri Ambon merupakan salah satu

PULUHAN tenaga honorer di Kabupaten Seram Bagian Barat, Senin (2/10) memblokir Kantor Bupati dan juga Rumah Sakit Umum Daerah. Aksi ini dilakukan sebagai puncak kekesalan

DIMASA kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sebagian besar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dijabat pelaksana tugas dan pelaksana harian.

KASUS dugaan korupsi Politeknik Negeri Ambon mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Tak hanya puluhan mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, yang melakukan demonstrasi di Kantor

Inspektorat Provinsi Maluku telah selesai melakukan audit proyek rehabilitasi Kantor Perwakilan Maluku di Jakarta, yang sebelumnya dinamakan Mess Maluku. Kantor Perwakilan Maluku atau Mess Maluku

Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon dan Aliansi Penggugat Korupsi Provinsi Maluku kembali melakukan demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon, Senin (25/9)

Pemerintah Provinsi Maluku mengambil kebijakan dengan meminjam 683.360.991.474 dari PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19 yang melanda dunia termasuk Provinsi Maluku.