Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar memberikan kritikan keras terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku tahun 2022. Sementara enam fraksi lainnya justru menerima laporan itu dengan sejumlah

Kejaksaan Negeri Ambon telah menerima surat pem­beritahuan dimulainya penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan Abdi Toisuta. Anak Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisuta itu bertindak arogan

KASUS penganiayaan yang dilakukan Abdi Toisutta, anak Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta sehingga mengakibatkan Rafi Rahman Sie, remaja 15 tahun itu harus menghembuskan nafas

PEGAWAI Aparatur Sipil Negara atau pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi

PERS sebagai salah satu pilar dari empat pilar demokrasi tak dapat dikriminalisasi dalam bentuk apapun dan oleh cara apapun, sebab demokrasi akan menemukan ruh sejatinya

SUDAH tiga kali DPRD Provinsi Maluku memanggil Sekda Maluku, Sadli Ie namun tidak hadir di lembaga wakil rakyat Baileo Karang Panjang Ambon. Padahal, DPRD telah

Sedikitnya lima organisasi perangkat daerah di Pemprov Maluku tahun 2022 menganggarkan dana hibah didalam daftar penggunaan anggaran. Dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku merupakan

Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku bekerja cepat menuntaskan kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Kadis Pemberdayaan Perlindungan Perempauan dan Anak (P3A) Provinsi Maluku, David

Upaya panitia khusus DPRD Maluku untuk menyelesaikan polemik Pasar Mardika belum juga terealisasi dengan baik. berbagai kepentingan untuk pengelolaan pasar tersebut masih terus berlanjut. Alhasil

Kejaksaan Tinggi Maluku mulai melirik anggaran dana hibah Rp2,5 miliar dari Provinsi Maluku kepada Kwarda Pramuka. Pada Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur tahun  2022, dana hibah

Ini memang sebuah pertanyaan yang sampai saat ini hanya sekedar wacana dan perbincangan hangan, tetapi upaya untuk menekan kemiskinan tidaklah mudah, butuh peran semua pihak

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku mengkritisi kebijakan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang selama kepemimpinannya sejak dilantik 24 April 2019 lalu oleh Presiden Joko Widodo