PEMERINTAH telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penanganan Covid-19 untuk bidang kesehatan, yaitu sebesar Rp 75 Triliun yang disalurkan via Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan

PENGELOLAAN keuangan pada RS Haulussy diduga bermasalah, pasalnya hingga kini belum dibayarkannya hak ratusan tenaga kesehatan. Kejaksaan Tinggi Maluku mulai mengumpulkan data dan bahan keterangan,

Kementerian Dalam Negeri resmi mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan kepala daerah. Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/7543/SJ, Tanggal 28

Pemerintah Provinsi Maluku harus bijak menentukan Direktur RS Haulussy yang baru menggantikan Nazaruddin yang telah dipecat. Nazaruddin dinilai tak mampu mengelola RS milik daerah Maluku

HINGGA kini, masih banyak yang belum faham tentang urgensi Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) dalam realita media dan kewartawanan saat ini. Peraturan Dewan Pers No. 1

MAHKAMAH Konstitusi mengabulkan gugatan tujuh kepala daerah terkait akhir masa jabatan mereka. Tujuh kepala daerah yaitu, Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil

DPRD Provinsi Maluku secara resmi telah merekomendasikan masalah Pasar Mardika, untuk diusut aparat penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian maupun komisi pemberantasan korupsi. Sekalipun telah memasuki

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo membentuk tim penyelidikan untuk mengusut dugaan korupsi di RS Haulussy. Kajati mencium pengelolaan anggaran di RS Haulussy bermasalah,

Sudah empat tahun tenaga kesehatan di RS Haulussy, belum mendapat hak-hak mereka. Para tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit milik daerah itu mulai dari dokter

Kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar  semakin menarik. Satu persatu saksi mengungkapkan

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru menolak proses tahap II penyerahan lima tersangka, dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan

KETERANGAN saksi merupakan salah satu alat bukti untuk mempertegas adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sebanyak 21 Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Maluku