Parlamentaria DPRD Maluku
Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

Fraksi PKS Apresiasi Kenaikan Gaji Guru Kontrak

FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Provinsi Maluku mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menaikan gaji guru kontrak dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.

Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

Munaswir: Konflik TKBM Diselesaikan Secara Internal

DPRD meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dapat menyelesaikannya secara internal. Permintaan disampaikan

Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

Disperindag Harus Intens Awasi Harga Barang

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, DPRD meminta kepada Dinas Perindusterian dan Perdagangan Maluku intens awasi harga barang di pasar. Hal ini perlu dilakukan untuk

Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

DPRD Maluku Sepakati KUA-PPAS 2022

DPRD menyepakati sejumlah kebijakan anggaran dan pembangunan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 Pemprov Maluku. Kesepakatan ini

Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

APBD Murni Maluku 2022 Alami Penurunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3.31 triliun rupiah. Penurunan Pendapatan Daerah ini

Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

DPRD Terima KUA-PPAS APBD 2022

DPRD Provinsi Maluku menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022. Penyerahan dokumen

Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

DPRD Genjot Pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2022

DPRD Provinsi Maluku tengah mengenjot pembahasan KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 yang ditargetkan tuntas pada awal Desember mendatang. Penegasan

Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

Guru PPPK dari Luar Maluku Ditolak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menolak pengisian kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) khusus guru direktur dari luar Maluku. Penolakan DPRD lantaran ada wacana

Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

Sarimanella: Pemprov Harus Selesaikan Lahan Eks Pertanian

Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menuntaskan permasalahan lahan, eks Dinas Pertanian di Desa Passo, Kecamatan Baguala. “Ini kan pemda

Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

Pembayaran Lahan Asrama Haji Masuk Tahap Akhir

Proses pembayaran lahan asrama haji di Waiheru, sudah memasuki tahap akhir oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada pemilik lahan. “Tinggal mereka mengundang pemilik tanah maupun kuasanya

Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

Belum Bayar Hak Relawan, DPRD Bakal Panggil Dinkes

AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku akan melakukan pemanggilan terhadap Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku guna membahas persoalan belum dibayarkannya hak tenaga relawan Covid-19.

Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

November 2022, Persoalan Tanah Ambon New Port Tuntas

AMBON, Siwalimanews – Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memastikan pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan proyek strategis nasional Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional akan

Parlamentaria DPRD Maluku Suplemen

Sambangi DPR RI, Komisi I Bahas Masalah Lahan

AMBON, Siwalimanews – Guna memastikan tidak ada persolaan atas lahan yang nantinya diperuntukkan bagi pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional, Komisi I DPRD

Iklan Baris
error: Content is protected !!