AMBON, Siwalimanews –  Persoalan tapal batas tanah merupakan hal yang sangat sensitif, yang bila tidak dikelola dan dituntaskan secepatnya dengan baik, akan menimbulkan permasalahan yang

WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan mendukung penuh pembayaran jasa Covid-19 dan berharap Dinas Kesehatan Provinsi Maluku konsisten dalam membayar hak tenaga

DPRD Provinsi Maluku, memberi apresiasi serta mendukung penuh pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition (MBE) yang dihelat pemerintah Provinsi Maluku di Kota Makassar 4-6 Februari. Dukungan lembaga

KOMISI IV DPRD Provinsi Maluku berharap calon ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Maluku kedepan lebih berkonsentrasi yang tinggi untuk mengembangkan prestasi olahraga di daerah ini.

DEWAN Perwakilan Rakyat  diminta untuk lebih serius untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Kepulauan. Hal ini disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Aziz

KETUA DPRD Maluku Lucky Wattimury meminta seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita tidak benar atau hoax yang beredar didunia maya akhir-akhir ini, yang

WAKIL Ketua DPRD Maluku, Aziz Sangkala mendesak pihak aparat kepolisian untuk bergerak cepat dalam mengatasi penyebaran berita hoax dimedia sosial. “Kita sudah sampaikan banyak hal

KEBIJAKAN pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan yang memasukan Kabupaten Seram Bagian Barat masuk jalur tol laut didukung DPRD Provinsi Maluku. Wakil Ketua Komisi III DPR

DPRD Provinsi Maluku meminta perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Kementrian PUPR terhadap penurunan DAK bidang jalan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Permintaan ini disampaikan

PERKELAHIAN antar kampung di Maluku masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Sebelumnya Sepa-Tamilouw, Tuhaha-Ihamahu, dan baru-baru ini Hulalui-Aboru. Menyikapi persoalan tersebut, Ketua

RUAS jalan yang menghu­bungkan wilayah Piru dengan Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengalami kerusakan telah berfungsi, setelah Tim Satker & PPK Balai Pelaksanaan

VIRALNYA kasus penelantaran pasien jantung oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Ambon, sabtu (15/1), dampak perubahan surat Keputusan Kelimpok Staf Medis (KSM)