AMBON, Siwalimanews – Hingga kini proses ganti rugi lahan milik ibu Saadia Rumui belum dilakukan oleh pihak Kementerian PUPR, Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku,

AMBON, Siwalimanews – Ternyata honor guru kontrak di Maluku jauh dibawah upah minimum provinsi (UMP). Nilai honor guru kontrak saat ini sebesar Rp 1,5 juta.

AMBON, Siwalimanews – Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022, DPRD Maluku dan tim eksekutif dari pemerintah daerah

AMBON, Siwalimanews – Hilang kontak saat melaut di se­putaran Teluk Ambon pada Senin (29/11) malam, Jezriel Leleury warga Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon dite­mu­kan tewas

AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon kembali mengumbar janji untuk pelaksanaan revitalisasi Pasar Mardika. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon Sirjhon Slarmanat berharap,

AMBON, Siwalimanews – Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kembali mengingatkan warga kota ini untuk tingkatkan kewaspa­daan guna tidak ter­-serang virus Covid-19. “Harus kita terus tingkatkan kewaspa­daan

PIRU, Siwalimanews – DPRD Seram Bagian Barat (SBB) bersama Pemerintah daerah menandatangani Nota kesepakatan bersama atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

AMBON, Siwalimanews – Sinergitas dan kerjasama Kodim 1504/Ambon dengan masyarakat saat ini sudah terjalin sangat harmonis bahkan menjadi harapan, dan perhatian khusus bagi seluruh masyarakat

AMBON, Siwalimanews – PT PLN (Persero) terus mendorong electrifying lifestyle atau gaya hidup baru dengan menggunakan peralatan serba elektrik yang bebas emisi dan ramah lingkungan.

AMBON, Siwalimanews – Ekonom, Teddy Leasiwal me­ni­lai Pemprov Maluku lemah dalam manajerial pengelolaan anggaran. Hal itu berakibat penyerapan anggaran sampai saat ini masih minim. Menurut

AMBON, Siwalimanews – Sikap Pemprov Maluku yang sampai saat ini belum mereali­sasi­kan bonus atlit PON mendapat reaksi dari berbagai kalangan. Selain praktisi olahraga, Komisi IV

AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Pro­vinsi Maluku meminta pemerintah pusat me­lalui Kementerian Pendi­dikan dan Kebudayaan untuk menurunkan nilai ambang batas (passing grade) seleksi Pegawai