Terima Hasil Audit, Polisi Pastikan SPPD Fiktif Buru Tuntas

AMBON, Siwalimanews – Polda Ma­luku memas­ti­kan kasus korupsi Surat Perintah Per­jalanan Di­nas fiktif dan uang makan minum di Pe­merintah Ka­bupaten Buru tahun 2015-2017 dituntaskan.

Kabid Hu­mas Polda Ma­luku, Kom­bes M Roem Ohoirat mengatakan, hasil audit kerugian negara dari BPK sudah di­terima penyidik Ditreskrimsus. Selanjutnya penyidik akan me­ngagendakan pemeriksaan saksi-saksi dan auditor sebagai saksi ahli.

“Hasil audit sudah diserahkan BKP kepada penyidik, dan pasti di­tindaklanjuti. Masih jalan penyidi­kannya. Penyidik kan harus panggil ahli dulu,” kata Ohoirat saat dikon­firmasi wartawan, usai Upacara HUT Brimob ke-74 di Makosat Bri­mob Polda Maluku, Kamis (14/11).

Mantan Wadireskrimum Polda Maluku ini menepis penilaian ber­bagai kalangan, kalau penanga­nan  korupsi SPPD fiktif dan uang makan minum di Pemerintah Kabupaten Buru berjalan lamban.

“Tidak ada yang lambant, jalan itu. Kan semua masih proses. Pasti dituntaskan. Nanti kalau ada perkembangan disampaikan,” janjinya.

BPK Serahkan

Kasubag Humas BPK Perwa­ki­lan Maluku, Ruben Sida­butar mengaku, hasil audit SPPD fiktif dan uang makan minum di Pem­kab Buru tahun 2015-2017 sudah diserahkan BKP kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku

Menurutnya, hasil audit tersebut diserahkan pada 24 Oktober 2019 oleh perwakilan staf BPK RI kepada penyidik Ditreskrimsus saat kegia­tan bersama di Santika Hotel Ambon.

“Untuk hasil audit kerugian negara kasus korupsi SPPD fiktif Buru sudah kami serahkan lang­sung ke tangan penyidik. Penye­rahan di Ambon saat itu ada dari BPK pusat yang datang dan me­nyerahkannya kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku saat kegiatan bersama di Santika Hotel,” jelas Sidabutar kepada Siwalima, di Kantor BPK Maluku, Selasa (5/11).

Sidabutar mengatakan, audit di­min­takan oleh penyidik Ditreskrim­sus untuk kepentingan penyidikan. Hasil audit sudah diserahkan, sehingga proses di BPK sebagai lembaga auditor sudah selesai. “Selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyidik,” ujarnya.

Ditanya soal jumlah kerugian negara, Sidabutar enggan menye­butkan, dan meminta konfirmasi­kan ke penyidik.

“Kita tidak bisa buka jumlahnya. Karena itu juga oleh BPK pusat yang tahu, kita tidak tahu. Yang pastinya sudah diserahkan, dita­nyakan saja ke penyidik,” kata Sidabutar.

Dugaan korupsi dana SPPD fiktif dan uang makan minum di Sek­retariat Daerah Kabupaten Buru  diusut sejak tahun 2017. Kasus ini diduga melibatkan Sekda Buru, Ahmad A dan bendahara rutin Ka­bupaten Buru La Joni. (S-27)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *